FORWAKER Diharapkan Jadi Penyeimbang Berita Ketenagakerjaan

BERITABUANA.CO, CIANJUR— Pada era keterbukaan informasi saat ini, kekuataan idealisme media massa dalam menjalankan fungsi sosial kontrolnya harus tetap dijalankan secara konsisten. Namun dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang.

“Karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol masyarakat. Kontrol masyarakat yang dimaksud adalah setiap orang dijamin hak jawab dan hak koreksinya,” kata Karo Humas Kementerian Ketenagakerjaan Soes Hindharno saat menutup Munas II Forum Wartawan Ketengakerjaan (Forwaker) yang dibacakan Kabag Pendapat Umum dan Pemberitaan Biro Humas Kemnaker H Subhan di Ciloto, Cianjur, Sabtu (16/3/2019).

Selain itu, kata Soes, dikontrol oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Ia juga menyebutkan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Bab III Pasal 7 disebutkan bahwa wartawan bebas memilih organisasi wartawan. karena itu, setiap insan pers memiliki kebebasan dan dilindungi oleh UU untuk membentuk organisasi wartawan.

“Nah, dalam hal ini, Forum Wartawan Tenaga Kerja (Forwaker) merupakan salah satu wadah bagi insan pers yang melakukan peliputan di bidang ketenagakerjaan,” kars Soes seraya menandaskan bahwa mewujudkan sebuah kerjasama yang baik antara Kemnaker dan media adalah sangat diperlukan.

Atas dasar itu, Soes berharap Forum Wartawan Ketenagakerjaan ini dapat menjadi sarana penyeimbang berita ketenagakerjaan yang akurat, dan membantu sosialisasi dan edukasi terkait ketenagakerjaan kepada masyarakat. Selain itu, insan pers sebagai pihak penyebarluas informasi diharapkan lebih mengetahui kegiatan Kemnaker dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

“Tanpa dukungan dari media, maka informasi-informasi tentang ketenagakerjaan tidak akan sampai ke masyarakat dengan mudah,” yefas Soes. Media, lanjutnya, menjadi partner kementerian untuk masifikasi informasi program dan peraturan ketenagakerjaan. Untuk itu, insan pers diharapkan tidak perlu sungkan untuk menyampaikan fakta yang ada di lapangan.

Apalagi jika informasi yang diberitakan dapat digunakan untuk melakukan pembenahan, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat tidak semuanya bisa diakses oleh pemerintah. “Oleh karena itu, Kemnsker membuka peluang yang lebar terhadap catatan dan masukan dari masyarakat dan insan pers bagi kemajuan kita bersama,” tandas Soes Hendharno. (Ful)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *