BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Asrul Sani menyatakan, bahwa Romahurmuziy akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketum PPP. Pemberhentian tersebut berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

Di mana, kata Asrul, Anggaran Rumah Tangga PPP itu secara jelas telah mengatur antara lain dalam hal ketua umum atau pengurus harian lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus tindak pidana korupsi atau misalnya kejahatan serius lainnya termasuk narkoba, terorisme oleh Kepolisian RI atau Kejagung RI, maka diberhentikan atau diberhentikan sementara.

“Itu ketentuan yang ada di dalam Anggaran Rumah Tangga PPP pasal 11,” ujar Sekjen PPP, Arsul Sani, di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).

Namun begitu, menurut Asrul, pemberhentian Rommy harus melalui rapat pengurus harian terlebih dulu yang akan digelar, hari ini juga pada pukul 16.00 WIB.

Yang tidak kalah pentingnya dan harus, tambah Asrul, bahwa rapat pengurus harian itu harus dihadiri Ketua Majelis atau pimpinan majelis, yakni majelis pertimbangan partai, majelis pakar, dan majelis syariah.

Kemudian, masih menurut Asrul, dalam ART PPP pasal 13, rapat pengurus harian akan memutuskan apakah Wakil Ketum PPP akan ditunjuk sebagai Plt Ketum PPP, sebagai pengganti Rommy.

Artinya, berdasarkan ketentuan anggaran rumah tangga pasal 13 nanti rapat pengurus harian akan memutuskan apakah salah satu di antara wakil ketua umum ini yang naik sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum, atau ada keputusan lain itu sepenuhnya nanti wewenang pengurus rapat harian.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair (Mbah Moen) sudah tiba di kantor DPP PPP.

Mbah Moen akan mengikuti rapat pengurus harian PPP untuk menetapkan status Romahurmuziy yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Rommy menjadi tersangka suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag. Selain Rommy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin juga menjadi tersangka suap perkara tersebut.

Ketiganya sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur. Tim KPK mengamankan uang total Rp 156.758.000 dari sejumlah orang yang diamankan.

KPK menerangkan, Romahurmuziy diduga menerima duit Rp 250 juta dari Haris untuk posisi Kakanwil Kemenag Jatim pada 6 Februari 2019. Sedangkan Muafaq diduga menyetor duit Rp 50 juta untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. KPK juga menegaskan ada pihak lain di Kemenag yang terlibat dugaan suap jual beli jabatan. Tapi hal ini masih ditelusuri. (Ardi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here