BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyerahkan tiga unit Kapal perintis pendukung tol laut kepada PT Citrabaru adinusantara, PT. Pelayaran Berkat Abadi Jaya Makmur, dan PT Luas Line untuk mengoptimalkan program konektivitas antar pulau di wilayah Indonesia Bagian Timur dan menjamin pendistribusian logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.

Kabag Organisasi dan Humas Ditjenla, Yan Pradtomo Ardi, Jumat (15/3/2019) mengatakan, serah terima ketiga kapal perintis tersebut dilakukan oleh Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri, Capt. Budi Mantoro, mewakili Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, di Pelabuhan Sorong, Papua Barat. Adapun ketiga unit kapal perintis yang diserahterimakan, yaitu KM. Sabuk Nusantara 56, KM. Sabuk Nusantara 62, dan KM. Sabuk Nusantara 77 dengan pelabuhan pangkal di Sorong. 

“KM. Sabuk Nusantara 56 akan dioperasikan oleh PT Citrabaru Adinusantara, KM. Sabuk Nusanatara 62 dioperasikan oleh PT. Pelayaran Berkat Abadi Jaya Makmur, dimana keduanya memiliki Dead Weight GT 750. Sedangkan KM. Sabuk Nusantara 77 memiliki ukuran GT 2000 dengan operator PT Luas Line,” ungkap Budi.

Budi menuturkan, KM. Sabuk Nusantara 62 akan melayani trayek R-92 dengan rute Sorong – Arefi – P.Pam  – Meosmenggara  – Mutus – Waisilip – Selfele P. Gag – Kofiau –  Sorong. Sedangkan KM. Sabuk Nusantara 56 akan melayani trayek R-94 dengan rute Sorong –  Waisai – Kabare – P. Ayu – P. Fani – P. Ayu – Kabare – Sorong.

Adapun KM. Sabuk Nusantara 77 akan melayani trayek R-113 dengan rute Sorong – Yellu – Bula –  Geser –  Gorom – Fakfak – Kaimana – Pomako – Dobo – Pomako – Kaimana – Fakfak – Gorom –  Geser – Bula –  Yellu –  Sorong,” tambah Budi.

“Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik angkutan laut penumpang (perintis), barang dan angkutan perairan pelabuhan dari tahun ke tahun untuk menjaga konektivitas angkutan laut, ketersediaan kapal, dan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat,” ujar Budi.

Budi menambahkan, hal ini dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara. (yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here