BERITABUANA.CO, JAKARTA– Pakar Politik Prof. Dr. AS Hikam mengatakan bahwa debat Capres dan Cawapres merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah rangkaian proses Pilpres.

Debat, lanjut Hikam merupakan wahana bagi para paslon untuk menunjukkan dan meyakinkan kepada rakyat Indonesia untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi platform masing-masing paslon jika terpilih menjadi Presiden dan Wapres.

“Debat juga menjadi tolok ukur utama terkait dengan kapasitas dan kapabilitas paslon dalam mengkomunikasikan gagasan mereka, termasuk menjawab permasalahan yang mungkin muncul dari pemangku kepentingan, baik penyelenggara negara maupun warganegara,” kata Hikam lewat keterangannya, Kamis (14/3/2019).

Karena pentingnya debat capres/cawapres tersebut, jelas Hikam, maka diperlukan pengaturan jadwal debat harus mencerminkan semangat yang tinggi untuk memberi kesempatan kepada pelaku yakni capres dan cawapres melakukan persiapan dan pelaksanaan agar rakyat bisa mencerna dan memahami inti pesan dalam debat.

“KPU perlu membuat pengaturan jadwal debat yang benar-benar efektif dan mampu mengakomodasi kepentingan dari capres-cawapred dan calon pemilih serta rakyat Indonesia pada umumnya,” ucap Hikam seraya menambahkan acara debat juga merupakan medium pembelajaran atau pendidikan politik bagi warganegara, khusunya generasi muda.

Sebab itu, ia menilai, jadwal debat ke lima yang ditetapkan KPU bersama BPN dan TKN masih belum mengakomodasi kepentingan pelaku dan publik, karena terkesan terlalu dekat dengan hari H pencoblosan.

“Sebaiknya, KPU meninjau ulang dengan memberi jeda 1 minggu (minggu tenang), yaitu dari tanggal 13 menjadi tanggal 8 April atau 10 April 2019,” ujarnya.

Kesan Formalitas

Ia pun berharap rakyat perlu diberi waktu untuk mencerna dan melakukan pendalaman setelah debat terakhir. Termasuk mengikuti pandangan yang muncul dari media dan medsos mengenai isi perdebatan dan bagaimana kedua paslon menyampaikan isi tersebut.

“Jika debat terlalu dekat dengan hari pencoblosan, sulit untuk menghindarkan kesan bahwa debat hanya semacam formalitas dan bukan hal yang esensial dalam rangkaian Pilpres,” jelasnya.

“Jika Pemilu merupakan pengejawantahan prinsip demokrasi yakni ‘dari dan oleh rakyat’, maka seluruh proses juga harus bisa mengakomodasi secara optimal. Itu sebabnya debat capres yang merefleksikan prinsip dari dan oleh rakyat akan mengakomodasi kepentingan rakyat juga ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan refleksi baik individu maupun kelompok utk menentukan pilihan pada pasca-debat,” sambungnya.

Ia menegaskan, bagi pihak penyelenggara Pemilu, terutama KPU, mengajukan jadwal debat menjadi tanggal 8 atau 10 April 2019 berarti memberi waktu untuk menyiapkan pelaksanaan pencoblosan secara serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemilu Indonesia,” tutup Hikam. (Mar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here