BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi Kejaksaan (Komjak) tidak mempunyai kewenangan atas kebijakan mutasi, rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Kejaksaan RI. Hal ini sebagaimana yang diatur pada Perpres No.18 tahun 2011, tentang Tugas dan Kewenangan Komjak.

Demikian ditegaskan  Komisioner Komjak,  Dr.Barita Simanjuntak menanggapi tudingan nepotisme atas promosi anak Jaksa Agung, Bayu Adhinugroho Arianto selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat.

Menurutnya, secara teknis kebijakan tersebut mutlak menjadi kewenangan pimpinan Kejaksaan RI.

“Berdasarkan ketentuan itu, Komjak tidak boleh mencampuri kemandirian  jaksa dalam melakukan tugasnya,” kata Barita yang dihubungi, di Jakarta, kamis (14/03/2019).

Menurutnya, kebijakan mutasi, rotasi dan promosi jabatan jaksa sangat berkaitan dengan kewenangan penegakan hukum. Karena itu sangat wajar, apabila pejabat yang dipilih harus memiliki reputasi, prestasi dan kinerja  yang positif.

“Tentunya pimpinan Kejaksaanlah yang berhak memberikan penilaian itu secara obyektif. Dan Komjak tidak dibenarkan ikut melakukan intervensi di dalamnya,” tandas Barita.

Meski demikian, Ambar mendukung sikap Jaksa Agung, Prasetyo yang selalu melibatkan Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda (JAM) dan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kaban Diklat) Kejaksaan RI dalam melakukan kebijakan tersebut.

“Jadi mekanismenya melalui Rapat Pimpinan (Rapim), sehingga tidak ada  conflict of interest. Bahkan jika melibatkan keluarga, yang saya ketahui, Jaksa Agung bersikap abstain dan menyerahkan keputusannya pada pimpinan lain,” ungkap Barita.

Namun dia mengingatkan, karier seseorang yang secara kebetulan menjadi anak pejabat jangan sampai terhambat hanya dengan tudingan negatif dari pihak luar.

“Kalau memang mempunyai kompetensi, prestasi dan kinerjanya baik, ya sangat wajar lah,” kata Barita.

Ditambahkan, secara objektif   kebetulan  Bayu memiliki sejumlah catatan prestasi dan kinerja yang postif. Diantaranya, sewaktu menjadi Kajari Gianyar, Bali, yang berhasil memenangkan gugatan perdata atas kekayaan negara dan mengembalikan lahan dan istana negara di Tampak Siring.

Selain itu juga berhasil melakukan penangkapan DPO koruptor terbesar Rp119 miliar yang  sekian tahun tak pernah bisa ditangkap.

“Artinya, keputusan promosi itu sesuatu yang hal yang wajar, bukan hal yang luar biasa,” katanya. oisa

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here