BERITABUANA.CO, JAKARTA–Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja yang merupakan pengejawantahan atas Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 khususnya pasal 48 ayat (3) yang diimplementasikan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan manfaat yang diberikan berupa layanan kesehatan dan uang tunai (santunan).

Direktur Pelayanan BPJS TK Krishna Syarif mengatakan, selama ini program JKK identik dengan kasus kecelakaan kerja yang terjadi di jalan menuju atau dari tempat kerja, di lokasi kerja serta perjalanan dinas. “Padahal perlindungan JKK sangat luas, juga mencakup penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja atau lazimnya disebut Penyakit Akibat Kerja (PAK),” jelasnya di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Peserta yang mengalami kecelakaan kerja maupun PAK, menurut Krishna, mendapatkan manfaat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2015, yaitu pelayanan kesehatan unlimited sesuai kebutuhan medis, sampai si peserta dapat bekerja kembali. Terdapat juga santunan berupa uang untuk meliputi penggantian biaya pengangkutan, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, santunan kematian dan bantuan lainnya.

Ditambah bantuan beasiswa pendidikan anak bagi kecelakaan kerja dan PAK yang berdampak pada kematian. “Hampir semua klaim program JKK selama ini untuk kasus kecelakaan kerja. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah kasus PAK yang dilaporkan masih sangat kecil, dibawah 100 kasus,” jelas Krishna dengan menyebutkan, kasus PAK itu didominasi pada gangguan tulang belakang, pendengaran, gatal-gatal pada kulit karena zat kimia, dan gangguan kulit pada tangan.

Krishna menambahkan, diagnosis untuk peserta mengalami PAK ditentukan berdasarkan surat keterangan dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja. Bahkan, peserta berhak atas manfaat perlindungan PAK meskipun sudah tidak bekerja, yaitu maksimal 3 (tiga) tahun sejak hubungan kerja berakhir.

Sebelumnya, Keppres No.22 tahun 1993 hanya mengatur 31 jenis PAK, maka dalam Perpres No.7 tahun 2019 ini, jenis PAK dibagi dalam empat kelompok yaitu jenis penyakit yang disebabkan oleh faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, berdasarkan sistem target organ, kanker akibat kerja dan penyakit spesifik lainnya.

“Kini kami siap menangani kasus PAK sesuai Perpres terakhir dengan sekitar 88 jenis PAK, lebih lengkap dibandingkan regulasi sebelumnya. Bahkan diluar itu, penyakit lain masih dapat dilaporkan sebagai PAK, dengan syarat penyakit tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan pajanan yang dialami pekerja, dan harus dapat dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat,” kata Krishna.

Untuk implementasi di lapangan, ujar Krishna, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan (BPJS KES) sesuai dengan Permenkeu No.141 Tahun 2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan. (Ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here