BERITABUANA.CO, JAKARTA – Tiga orang terdakwa yang merupakan petinggi PT Sinar Mas Wilayah Kalimantan divonis penjara selama 1 tahun ditambah 8 bulan.

Mereka dinyatakan terbukti menyuap pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sebesar Rp240 juta agar tidak melakukan rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit.

Ketiga terdakwa itu adalah Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk yang juga Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) Edy Saputra Suradja, Willy Agung Adipradhana selaku Direktur Operasional Sinar Mas wilayah Kalimantan Tengah IV, V dan Gunung Mas/Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara dan Teguh Dudy Syamsuri Zaldy selaku Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Willy Agung Adipradhana, Teguh Dudy Syamsuri dan Edy Saputra Suradja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana selama 1 tahun dan 8 bulan ditambah denda Rp100 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 bulan,” kata ketua majelis hakim, Duta Baskara, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (13/03/2019).

Vonis tersebut berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Putusan tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar ketiganya divonis 2 tahun 6 bulan penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Hal yang memberatkan, terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatan, punya tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum,” kata hakim Duta Baskara.

Tujuan pemberian suap tersebut adalah agar anggota DPRD Provinsi Kalteng tidak melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah Sawit, di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng, tidak adanya izin Hak Guna Usaha (HGU), tidak memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) dan belum ada plasma yang dilakukan oleh PT BAP.

PT BAP sendiri mengelola lahan sawit seluas lebih kurang 37.401 hektar di kabupaten Seruyan, Kalteng.
Terhadap vonis tersebut, ketiga terdakwa langsung menyatakan menerima.. Namun jaksa penuntut umum KPK menyatakan pikir-pikir. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here