BERITABUANA.CO, JAKARTA – Langkah pembebasan Siti Aisyah dari hukuman mati terkait kasus pembunuhan kakak tiri pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-nam di pengadilan Malaysia, oleh pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bisa menjadi acuan dalam memberikan perlindungan hukum bagi WNI lain di luar negeri.

Demikian pendapat tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari F-PPP, Arsul Sani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Arsul yang juga menjabat sebagai Sekjen DPP PPP itu menilai, langkah pemerintah melakukan silent diplomacy pilihan yang tepat. Sebabnya, diplomasi dilakukan ketika kasus Siti Aisyah sedang berproses di pengadilan.

“Pemerintah sudah lama melakukan silent diplomacy kepada Pemerintah Malaysia, tetapi dengan tetap menghormati kedaulatan hukum dan sistem peradilan di Malaysia,” ujarnya.

Bahkan, Asrul mengklaim selama ini pemerintah dan DPR peduli terhadap perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, terutama yang sedang menjalani peradilan. Jadi, dia yakin ke depannya prinsip perlindungan seperti ini akan diterapkan pada WNI lainnya yang mengalami masalah.

“Prinsip perlindungan wajib hukumnya diterapkan untuk semua, akan tetapi kasus per kasusnya harus dilihat dan dipahami terlebih dulu,” ujarnya. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here