BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi V DPR telah menerima usulan dan memberi apresiasi kepada Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terkait Rancangan Permenhub tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, komisi transportasi ini meminta Dirjen Perhubungan Darat untuk mempertimbangkan masukan dari mereka.

Demikian catatan dari rapat dengar pendapat umum Komisi V DPR dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantono dan hanya dihadiri oleh 6 orang anggota.

Catatan lainnya adalah Komisi V meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, keterpaduan, keterjangkauan harga, keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan transportasi sepeda motor.

“Komisi V berharap rancangan Permenhub dapat segera diterbitkan,” kata politisi PKS.

Menjawab wartawan, Sigit menyatakan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan angkutan atau transportasi roda dua. Karena itu, pihaknya sudah mengajukan revisi UU No 29/2009 tentang Angkutan Jalan. Dalam UU ini, tidak ada aturan atau belum mengatur soal transportasi berbasis online seperti ojek online roda dua.

“Jadi kita mengapresiasi pemerintah yang mengajukan RPM ini ke komisi V DPR,” ujar Sigit sambil menambahkan bahwa pada akhirnya, kendaraan roda dua sebagai angkutan transportasi umum menjadi legal.

Pada kesempatan itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyatakan pihaknya masih meminta masukan dari berbagai pihak termasuk pakar dan DPR sebelum menerbitkan Permenhub.

Dia mengatakan ada 4 substansi penting yang dibahas dalam RPM. Pertama, keselamatan, kedua, suspensi, ketiga, biaya jasa dan empat, kemitraan. Dalam RPM, tarif diganti menjadi biaya jasa.

Sebelum menentukan besarnya, Ditjen Perhubungan Darat akan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

“Kita masih minta masukan-masukan supaya tidak resistensi,” ujarmya.

Namun kata dia, dalam penentuan formula biaya jasa, terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.

“Pedoman perhitungan biaya jasa ditetapkan oleh menteri dan perusahaan aplikasi wajib menerapkan biaya jasa sesuai formula perhitungan yang ditetapkan,” kata Budi. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here