BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Indonesia Nasional Single Window (INSW) bersepakat untuk melakukan pertukaran dan sinergitas data dalam mendukung terwujudnya kemudahan berusaha di Indonesia. 

“Saat ini, Digitalisasi pelabuhan mutlak diperlukan untuk mendorong peningkatan pelayanan dan  daya saing pelabuhan yang lebih baik serta kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB) yang tentunya dibutuhkan dukungan dengan semua pihak,” ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko, Senin (11/3/2019) di Kemenhub.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan terus meningkatkan pelayanan kepelabuhanan dengan memanfaatkan teknologi informasi guna memperkuat layanan online yang sudah ada dan secara bertahap menggantikan proses-proses pelayanan yang saat ini masih dilakukan secara manual.

Untuk itu, jelas Wisnu, Ditjen Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut  bersama dengan Indonesia Nasional Single Window (INSW) bersepakat untuk melakukan pertukaran dan sinergitas data dalam mendukung terwujudnya kemudahan berusaha di Indonesia. 

Dikatakan, kesepakatan tersebut tertuang sebagai hasil pertemuan dan diskusi terbatas dalam rangka sinergitas dan integrasi data akhir pekan lalu yang dihadiri oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko dan Deputi bidang Hubungan Antar Lembaga, Indonesia National Single Window (INSW), Harmen Sembiring.

“Hasil diskusi terbatas tersebut, Ditjen Perhubungan Laut dan INSW akan mendukung kemudahan berusaha atau Ease of Doing Bussiness (EODB) dan menyepakati akan menyelesaikan hambatan yang ada melalui koordinasi yg lebih intensif dengan membentuk Unit Layanan Single Window (ULSW) sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 44 tahun 2018 yang berfungsi mengkoordinasikan unit- unit kerja di Kementerian Perhubungan dalam menjalin hubungan kerja dengan PP-INSW,” ujar Wisnu.

Selanjutnya, tutur Wisnu, Ditjen Perhubungan Laut dan INSW akan melakukan penyelarasan pemberian kode pelabuhan UN/LOCODE dimana Kementerian Perhubungan ditunjuk sebagai National Focal Point. 

“Belum semua pelabuhan di Indonesia memiliki UN/LOCODE yang terverifikasi dan sama yang digunakan oleh kementerian/lembaga. Sehingga diperlukan penyelarasan terutama utk kegiatan ekspor impor,” tandasnya. (yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here