BERITABUANA.CO, JAKARTA – Hari Perempuan Internasional, dimanfaatkan oleh Gerakan Perempuan Disabilitas Indonesia melakukan audiensi dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2019) kemarin, terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Dalam audiensi tersebut, mereka meminta agar penyandang disabilitas, menjadi perhatian serius.

Kaum penyandang disabilitas audiens dengan Komisi VII DPR, (Dok. Jimmy)

Kepada Komisi VIII DPR, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Maulani Rotinsulu menyampaikan bahwa selain wanita dan anak, penyandang disabilitas pun rentan terhadap tindak kekerasan seksual. Ia pun mengatakan pernah mendengar pernyataan DPR bahwa perempuan, disabilitas, dan anak merupakan tiga target utama RUU PKS.

“Nah, kalau mereka menyatakan itu, mereka harus mempertimbangkan bagaimana berinteraksi dengan disabilitas, dan bagaimana aparat penegak hukum berinteraksi kepada korban-korban disabilitas,” ujarnya.

Meski penyandang disabilitas juga disinggung dalam RUU, namun dirinya belum melihat secara spesifik bagaimana kesiapan penegak hukum untuk bisa melayani penyandang disabilitas. Ia mengatakan belum melihat bagaimana penyandang disabilitas diperlakukan.

Pertemuan Komisi VIII DPR dengan perempuan penyandang disabilitas, terkait RUU PKS. (Dok. Jimmy)

“Penyandang disabilitas, memerlukan hal-hal detail dari segi teknis. Seperti penyediaan aksesibilitas, penyediaan akomodasi, pelayanan publik, dan bagaimana cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas,” ujarnya.

Kesempatan sama, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, Yeni Rosa Damayanti menambahkan alasan mereka mendukung percepatan RUU PKS karena saat ini dalam UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum dapat memfasilitasi para penyandang disabilitas.

“Penyandang disabilitas terutama disabilitas intelektual kerap mengalami kesulitan untuk bersaksi dalam pembuktian kasus pelecehan seksual, karena berada di posisi yang inferior ketimbang pelaku kekerasan seksual. Kami perlu RUU PKS, karena UU ini akan mengatur hal-hal yang tidak diatur di KUHP dan juga mempermudah penyandang disabilitas,” cetus Yeni. (Jimmy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here