BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub menggandeng para stakeholder untuk menyamakan pemahaman terhadap penegakan hukum atas kecelakaan kapal dalam persepektif hukum.

“Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah diatur secara khusus mengenai kecelakaan kapal dalam pasal 245, Pasal 220 ayat (1) dan (2), Pasal 221 ayat (3), serta melalui Mahkamah Pelayaran. Namun, kondisi tersebut memberikan perspektif ketidakpastian hukum terkait status Nakhoda dalam pemeriksaan pendahuluan sebagai Terperiksa dan Tersangka dalam penyidikan,” ujar Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad saat membuka Sarasehan Perspektif Hukum terhadap Kecelakaan Kapal, Rabu (6/3/2019) di Jakarta.

Ahmad nengemukakan,  untuk meneliti sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal serta merekomendasikan kepada Menteri mengenai pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau kelalaian oleh Nakhoda dan/atau perwira kapal berupa peringatan atau pencabutan sementara Sertifikat Keahlian Pelaut, itu menjadi tugas dari Mahkamah Pelayaran sesuai Pasal 253 ayat (1) dan (2) di UU no 17/2008 tentang Pelayaran.

Dikatakan, berdasarkan hasil evaluasi pendampingan hukum yang dilakukan oleh Ditjen Hubla kepada para Petugas Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran yang mengalami permasalahan hukum terkait dengan kecelakaan kapal, diperoleh data dan informasi bahwa penanganan hukum terhadap kecelakaan kapal yang mengakibatkan korban jiwa dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni melalui pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan melalui penyidikan dan penuntutan dengan dugaan adanya kelalaian sesuai KUHP dan KUHAP.

Menurutnya, melalui “Sarasehan Perspektif Hukum Terhadap Kecelakaan Kapal” yang bertujuan untuk mendapatkan kesepahaman status penegakan hukum terhadap kecelakaan kapal, yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum kepada Nakhoda dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pemeriksaan kecelakaan kapal.

“Nantinya dengan sarasehan ini dapat memberikan rekomendasi hasil diskusi dan memberikan titik terang untuk mencapai kesepahaman status penegakan hukum terhadap kecelakaan kapal,” tambah Ahmad, Saraya menyebutkan narasumber yang ikut dalam acara sarasehan antara lain Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kemenhub, Umar Aris, perwakilan dari Divisi Hukum POLRI, perwakilan Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia serta akademisi dari Fakultas Hukum UI. (yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here