BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta kepada capres petahana Joko Widodo atau Jokowi fair dan memakai etika dalam situasi kampanye seperti sekarang ini. Sebaiknya, Jokowi cuti dari jabatannya saat ini, atau kurangi menkonsolidasi birokrasi dan aparat negara, baik sipil maupun militer.

“Karena itu nanti ada perasaan orang nggak fair, ada perasaan orang curang ini. Menggunakan kewenangan dan kekuasaan negara, serta uang negara dalam masa kampanye untuk menkonsolidasi aparat sipil negara dan militer, itu nggak bagus,” kata Fahri kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Contoh yang paling kontras, menurut Fahri adalah kasus Kartu Pra Kerja yang dijanjikan Jokowi jika terpilih kembali menjadi presiden pada ajang Pilpres April mendatang.

“Ini kan sebenarnya kontras jadinya. Karena sebenarnya ini kan janji sepihak pak Jokowi. Sebagai pemerintahan, pak JK (Wapres Jusuf Kalla) menjawab itu tidak benar. Gitu loh,” ujar inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.

Fahri juga menilai bahwa Kartu pra Kerja yang dijanjikan Jokowi adalah efek dari kampanye semua, karena itu bukan program yang masuk akal. Kenapa? Karena itu kan soal uang. padahal uangnya tidak ada.

“Kepala Desa sudah dijanjiin dinaikan gajinya, ditarik lagi. Itu korban gempa di Lombok nggak dibangun, masih tinggal di tenda. Ini sudah hampir setahun loh. Ini aja (korban gempa) diberesin dulu, makanya jangan janji lagi” sindir Anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Lanjut Fahri, dalam situasi kampanye seperti sekarang ini, sebaiknya yan terkait dengan kebijakan pemerintah itu dilakukan oleh JK sebagai wapres, bukan oleh Jokowi. Karena apa yang dilakukan Jokowi itu, tidak fair bagi rivalnya di Pilpres 2019, Prabowo yang tidak boleh bertemu gubernur, bupati dan kepala desa di lapangan.

“Kalau pak Prabowo kan nggak bisa menjanjikan naikan gaji, tambah fasilitasnya, nggak bisa dia. Sementara pak Jokowi melakukannya. Ttu tidak etis,” tegasnya.

Dirinya khawatir dengan cara yang dilakukan ini, Jokowi selaku presiden akan menjanjikan semua hal agar dirinya terpilih kembali. Bukan dengan melihat kondisi keuangan negara saat ini.

“Pak JK itu lebih fair, melihat kondisi keuangan kita. Makanya nggak mungkin kebijakan Kartu pra Kerja itu diterapkan, karena orang nganggur di Indonesia kan bisa seratus juta. Dan pastinya mengganggu APBN. Nggak masuk akal itu,” pungkas Fahri Hamzah. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here