SEBELUM masuk pada pemikiran konseptual tentang democratic policing, sedikit saya mengulas tentang pengalaman pribadi penulis ketika bertugas di wilayah bosnia herzegovina pada tahun 1998-1999 dalam gugus tugas international police task force ( IPTF ) di bawah payung misi PBB UNMIBH ( United Nation Mission In Bosnia Herzegovina.

Ketika itu penulis berpangkat Inspektorat Polisi Tingkat Satu dan bertugas di wilayah konflik bosnia selama 13 bulan.salah satu tugas pokok yang dijalankan oleh gugus tugas kepolisian internasional di sana adalah memdemokratisasi institusi kepolisian bosnia pasca perang saudara yang bersifat etno-religi-political conflic antara etnis serbia, etnis bosnia dan etnis kroasia yang menyebabkan negara yugoslavia terpecah pecah menjadi beberapa negara kecil atau biasa dikenal dengan peristiwa balkanisasi.

Dalam konstruksi mendemokratisasi Polisi Nasional dan lokal Bosnia Herzegovina di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa , United Nation Civilian Police ( UN CivPol ) yang terwadahi dalam IPTF, terdiri dari 40-50 an perwakilan Polisi dalam berbagai penjuru Dunia, UNCivpol melakukan koordinasi, memantau dan melakukan pelatihan kepada Polisi-Polisi Bosnia atas nilai nilai demokrasi yang wajib di ketahui oleh Polisi-Polisi Bosnia sebagai pecahan Negara Yugoslavia yang sebelumnya merupakan bagian dari Negara Penganut sistim sosialis – komunis dan totaliter.

Kehadiran UN Civpol di daerah konflik semacam Bosnia , untuk memastikan bahwa rekonstruksi sistim politik yang didasarkan pada prinsip demokrasi berjalan dengan baik pada pemerintahan transisi Bosnia yang diawasi oleh perwakilan administrasi PBB di Bosnia tak terkecuali polisi dan tentara. prinsip demokrasi yang wajib dijalankan oleh Polisi Bosnia ketika itu dibawah pengawasan dan pelatihan UN Civpol adalah pelayanan yang adil dan non diskriminasi kepada semua Masyarakat Bosnia tanpa memandang etnis atau asal usul keluarganya, baik sebelum perang maupun setelah perang, dengan tetap menegakkan nilai nilai kemanusiaan dalam pelayanan keamanan dan hukum kepada seluruh warganya serta meminimalisir intimidasi, kekerasan dan penyiksaan.

Selain Itu  pembebanan biaya biaya yang memberatkan atau membuat Polisi melakukan diskriminasi dalam pelaksanaan tugasnya tidak terjadi, sebab prioritas utama adalah memastikan bahwa proses transisi demokrasi dalam pemerintahan dapat berjalan dengan baik melalui mekanisme pemilihan umum yang aman, sehingga dapat mewujudkan rekonsiliasi antar etnis yang berkonflik secara optimal , dengan begitu Polisi mampu mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya kepada seluruh pemangku kepentingan Negara dan Warga Negara.

Untuk memastikan nilai nilai demokrasi dalam lembaga kepolisian berjalan , UN Civpol tempat kami bertugas menyiapkan hot line centre atau tempat masyarakat mengadu jika ada item item demokratisasi Polisi Bosnia tersebut tidak berjalan, melakukan patroli di perbatasan perbatasan sebagai zona rekonsiliasi , melakukan koordinasi rutin dan supervisi dalam berbagai tugas Polisi baik di staf maupun operasional, serta melakukan dukungan kekuatan bersama pasukan NATO dan supervisi pada pelaksanaan pengamanan pemilu Bosnia. dari gambaran singkat yang terjadi di Bosnia Herzegovina tampak  nyata bahwa democratic policing yang terjadi di Bosnia adalah sejalan dengan perubahan paradigma sistem politik di Negara tersebut dan transisi politik dari sosialis – komunis yang bersifat totaliter kepada sistim sosialis – demokrasi, dapat mendorong perubahan institusi institusi politik Negara termasuk institusi Polisi nya.

Perubahan itu tentunnya merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari konstruksi demokrasi yang di pedomani. dimana Democratic Policing yang di cita citakan oleh Polri melalui pemikiran Kapolri Jenderal Polisi H. Muhammad Tito Karnavian Phd, yang kemudian di polemikkan oleh beberapa pihak sesungguhnya sama dengan gagasan dan proses demokratisasi Polisi di Bosnia sebagai bagian dari kondisi rezim hukum internasional yang berlaku bagi negara negara penandatangan ( signatory country )

Oleh Karenanya Polri sebagai bagian dari alat Negara dan Pemerintah wajib mentransformasikan dirinya dari Polri yang tumbuh dan berkembang pada rezim orde baru yang cenderung tradisional dan otoriter kepada Polri yang bermetamorfosa menjadi Polri yang modern dan demokratis mengikuti perubahan politik demokrasi yang di bangun pada era reformasi.

Disamping Itu nilai penghormatan terhadap HAM , Pelayanan yang adil dan non diskriminasi , penggunnaan kekerasan yang minimal , serta Polri yang akuntabel dan profesional adalah hal hal yang perlu terinternalisasi dalam institusi Polri. dimana mendemokratisasi Polri sesunguhnya berjalan secara linear dengan mendemokratisasi kementerian dan lembaga lembaga lain termasuk institusi TNI.

Polemik bahwa democratic policing , Polri akan menjadi lebih  otoriter dan parsial adalah phobia yang tidak tepat .

Karena dengan Democratic Policing , ruang otoritarianisme Polri semakin sempit karena mekanisme kontrol terhadap kinerja Polri akan lebih terbuka oleh banyak lembaga lain , media dan masyarakat . Democratic Policing adalah kebutuhan semua pihak , kebutuhan Negara dan Warga Negara , karena dengan di implementasikannya konsep konsep Democratic Policing dalam instutusi Polri , maka Polri tidak lagi menjadi lembaga yang super body  yang cenderung memiliki kewenangan besar dengan minim pengawasan , tetapi Polri telah menempatkan diri nya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan, terbatas pada kompetensi profesi lembaga Polri, diantaranya bekerja pada ranah hukum , pelayanan publik dan penjaga keamanan serta ketertiban masyarakat sebagai bagian dari instrumen pendukung terselenggaranya pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam konteks pertahanan negarapun , Polri dengan kekuatan dan kompetensinnya mampu menjadi instrumen pendukung utama bagi kegiatan Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan Negara dari ancaman yang datangnya dari dalam dan luar negeri, demikian pula pada operasi operasi kemanusian dan bencana  dalam kerangka hybrid operation.

Disitulah Democratic Policing menjadi kebutuhan Pemerintah Indonesia dalam era globalisasi , menjaga perdamaian dunia dan penanganan trans national crime.

Konvensi konvensi internasional yang berkaitan dengan kompleksitas kejahatan membutuhkan Polri yang demokratis. hal ini berkaitan dengan kebijakan internasional dan keterpaduan pelaksanaan fungsi kepolisian dalam mengelola kejahatan trans nasional berkaitan dengan aturan hukum dan kapabilitas Polri yang setara dengan prasyarat kerja sama internasional di dalam tugas tugas kepolisian di seluruh dunia.

Konsep democratic policing adalah modalitas Negara dan Warga Negara, sangat penting untuk diimplementasikan, apalagi pada era globalisasi Dunia  yang mengakibatkan konektifitas antara bangsa begitu mudah dan membutuhkan penegakan hukum dan pelayanan publik oleh lembaga kepolisian yang sama antara Negara-Negara jika menyangkut kepentingan keamanan global dari ancaman kejahatan transnasional yang terus tumbuh dan berkembang pada era digital dan konektivitas internasional serta pelibatan negara anggota PBB dalam misi ” World Peace Keeper ” yang juga menjadi amanat UUD 1945.

Sebagai sesuatu yang sedang berevolusi tentunya democratic policing yang dijalan kan oleh polri tidak terlepas dari kritik dan pesimisme. dimana Polri sebagai salah satu institusi utama negara dengan sebaran anggota di seluruh wilayah pemerintahan secara nasional dalam era demokrasi dengan penguasa eksekutif yang berganti ganti mengakibatkan polri terkesan memihak kepada pemerintah baik nasional maupun daerah , tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh polri semata mata menjalankan amanat UU Kepolisian sebagai legal platform  dimana Polri disebutkan sebagai alat pemerintah dan Negara.

Tentu dengan democratic policing sesungguhnya Polri diikat oleh nilai nilai universal disamping hal hal yang berkaitan dengan doktrin Negara  ( state doctrin ) dan konstitusi  , Polri sebagai alat negara dan pemerintah dibatasi pada hal hal yang mendasar dan berlaku umum dalam prinsip demokrasi dan konstitusi Negara, Polri akan menjalankan semua kepentingan pemerintah selama kepentingan itu bersifat untuk kepentingan untuk kemaslahatan Negara dan Warga Negara maupun publik secara umum.

Evolusi democratic policing juga akan sejalan dengan proses evolusi demokrasi pada ranah politik dan sosial lainnya karena polri bagian yang tidak terpisahkan dari kedua institusi tersebut.
kematangan berdemokrasi dalam kedua ranah tersebut akan mempengaruhi evolusi democratic policing Polri. institusi politik dan sosial yang taat pada azas azas demokrasi akan melahirkan response Polri yang semakin demokratis.

Kita bisa lihat bahwa kematangan berdemokrasi dalam institusi politik dan sosial adalah causatif factors sebagai zero sum game hubungan relasi kuasa amat menentukan bagi evolusi implementasi gagasan democratic policing di Polri. semakin tertib institusi politik dan sosial dalam berdemokrasi serta tumbuh pada semangat kemajuan negara dan bangsa akan melahirkan juga Polri yang profesional , modern dan terpercaya serta menjadi mitra penting dan utama ( important and urgent ) bagi semua pihak dalam menyelesaikan masalah masalah negara fan bangsa dalam era perubahan konstelasi Global dan Nasional abad 21 dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masing masing dengan melibatkan semua komunitas masyarakat dalam pengelolaan isu isu keamanan dengan berbagai eskalasi daan kualifikasinya.

Namun  sebaliknya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan yang meluas dengan dalih berdemokrasi tidak mungkin didiamkan oleh polri apalagi menyangkut gangguan terhadapa potensi rubuhnya pilar berbangsa dan bernegara baik berdimensi ekonomi,politik maupun sosial budaya , karena bagaimanapun juga sejak kelahiran Negara Kesatuan Republik  Indonesia Polri dan TNI adalah penjaga utama kedaulatan Negara karena dokrin Negara telah membentuk loyalitas tertinggi anggota Polri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

*Dr Andry Wibowo Sik Mh Msi* – ( Ahli Politik Massa dan Identitas )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here