Pidato Ketua DPR Cerminan Kesungguhan DPR Selesaikan 4 RUU dengan Cepat

by -

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pidato Ketua DPR RI Bambang Soesatyo adalah pidato yang berani dan patut diapresiasi keberaniannya.

“Pidato itu kan tertulis dinyatakan dalam suatu rapat paripurna yang kita semua tahu, rapat yang punya gengsi dan forum tertinggi di DPR. Saya pribadi mengapresiasi pidato itu,” tutur Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, dalam acara diskusi Forum Legislasi dengan tema “4 RUU Rampung Sesuai Target?”, di
Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (5/3/2019).

Menurut Hendrawan, ia mengapresiasi pidato ketua DPR, soalnya target-target penyelesian UU yang disebutkan memiliki risiko. Resikonya apa? Oleh Supratman, bahwa saham untuk penyelesaian 1 RUU menjadi undang-undang itu kan 50% – 50%, antara DPR dan Pemerintah.

“Artinya, ada faktor yang berada di luar kendali DPR, bukan karena saya baru saja baca buku filosofi teras yang lagi bast saler itu, bahwa ada dikotomi kendali. Kalau sesuatu di luar kendali kita dan kita membuat target itu mengandung risiko,” kata Hendrawan.

Tapi, nyatanya ketua DPR berani. Dan, Hendrawan pun mengaku sangat kenal dengan ketua DPR, yang memang orangnya berani mengambil resiko. Sudah terbukti waktu menjadi anggota pansus Century, dia (Bambang Soesatyo), berani sekali mengambil resiko.

Hendrawan pun menjelaskan, kalau secara teknis sudah ada political will. “Jangankan 4 , sejumlah RUU yang ada di sekarang sudah pembahasan tingkat 1 pembicaraan tingkat 1 itu bisa selesai. Contohnya larangan minuman beralkohol, itu kan hanya tinggal judulnya , Apakah kata larangannya dibuang, sehingga hanya undang-undang nanti undang-undang minuman beralkohol atau mau ditambahin, pengawasan mau dia tambahin ganti pengendalian, nanti konsekuensinya hanya tinggal yang dikaitkan dengan 1 atau 2 pasal , ini selesai sebenarnya,” kata dia.

Tapi, lanjutnya, kalau pertembakuan mungkin masih agak sedikit panjang, karena pembahasannya masih pada persoalan, apakah peraturan pemerintah tentang pertembakauan itu dinilai belum cukup jika perlu dinaikkan statusnya dalam sebuah undang-undang.

“Ini saya kebetulan dua-duanya ikut dari awal,” katanya. (Kds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *