” April 2019 ” Election May Day

by -

” A Great Nation Is Like A Great Man: When He Makes A Mistake , He Realises , Having Realise It , He Admits It. Having Admits It , He Correct It … As His Most benelovent teachers , Lao tzu “

TANGGAL 17 April 2019 yang akan datang merupakan tanggal penting bagi seluruh bangsa indonesia pemilik suara untuk menentukan dan memastikan arah kepemimpinan nasional baik di level eksekutif maupun legislatif.

Proses kontestasi para calon baik presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD berlangsung dalam suasana hiruk pikuk dan cenderung anarki baik di jagad maya maupun di wilayah tradisional.

Perang tagar, meme dan gambar maupun kata kata serta gerakan gerakan massa (Crowd Movement) menjadikan proses kontestasi para calon yang menunjukkan banyak hal tentang para kandidat dan pendukungnya dalam memahami posisi negara dan bangsa saat ini dan proposal politik tentang cita cita dan harapan kondisi negara dan bangsa 5 ( lima ) tahun yang akan datang. Jargon Asing Dan Anti Asing , Pancasila Dan Khilafah Menjadi Gagasan Yang Di Lempar Secara Tebuka Ke Ranah Publik .

Kampanye tidak saja dilakukan oleh orang orang yang memiliki keahlian di bidang politik , tetapi juga oleh semua orang, semua profesi bahkan agamawan terjebak arus propaganda politik dan tidak sedikit menjadikan tempat ibadah yang bersifat umum dan sakral menjadi arena agitasi yang mempertontonkan keberpihakan kepada para kontestan politik.

Kebenaran yang menjadi nilai pokok yang bersifat umum telah dikemas dalam kebenaran palsu ( false thruth ) dan menjadi asupan informasi sehari hari bagi masyarakat umumnya.

Kebohongan Dan Pembohong (Lier) dan kebencian( Hater ) antar konstestan menjadi sesuatu yang umum dan nyata (commonalisme) di dalam narasi politik publik dan juga elite.

Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa banyak elite politik dan masyarakat dalam berbagai level serta profesi mengalami apa yang disebut sebagai “cognitive dissonance” .

Disonansi kognitif yang ditemukan oleh ahli psikologi sosial “Leon Festinger” adalah suatu gambaran konseptual tentang kondisi tindakan manusia yang berbeda antara pengetahuannya (state of mind) dan tindakannya , atau tindakannya tidak mencerminkan hal hal yang secara umum diketahui sebagai suatu kebenaran.

Seorang pencuri tahu bahwa mencuri itu adalah sesuatu yang dilarang tetapi ia juga tetap mencuri. Seorang pembohong tahu bahwa kebohongan itu bertentangan dengan ajaran moral dan keagamaannya tetapi ia tetap lakukan kebohongan itu bahkan dengan sangat terbuka .

Mekanisme pembelaan diri atas kebohongan mengikuti kebohongan yang terungkap, permintaan maaf atas kebohongan bukan lagi sesuatu pilihan tetapi pembenaran atas kebohongan dilakukan sebagi pilihan dan kebohongan lain diulangi dan dimodifikasi dalam bentuk yang lainnya.

Problem disonansi kognitif yang menggejala luas di dalam masyarakat menjadi tidak saja patologi sosial bangsa dan negara ini tetapi menjadi suatu wabah yang bersifat endemik menjadi residu negative dari anarki demokrasi yang dipraktekkan oleh para sebagian elite dan sebagian pendukungnya yang sesungguhnya memiliki pondasi cukup tentang ajaran moral dan prinsip prinsip dasar berkebangsaan sebagaimana ada pada UUD 1945 dan berbagai aturan hukum yang membatasi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Kondisi ini tentunya sangat mengkwatirkan (May Day), jika strategi memenangkan konstestan politik yang diusung dilakukan dengan anarki dengan menerabas semua aturan moral dan tindakan yang diatur dalam konstitusi dan undang – undang dianggap sebagai suatu tradisi baru dalam berpolitik di dalam negara Pancasila yang berKetuhanan yang maha esa.

Kondisi yang seperti ini tentunya menjadi kontra produktif bagi pembangunan berkelanjutan dari negara dan bangsa yang akan datang (Sutainable Developement).

Menegakkan nilai kebenaran sebagai Modalitas Sosial yang penting bagi terselenggarannya kehidupan sosial tersingkir atas ambisi ambisi politik partisan yang bersifat kelompok maupun golongan yang menyingkirkan cita cita nasional bersama yang bernama Republik Indonesia.

System politik yang terbuka dalam demokrasi yang seharusnya dilakukan dalam koridor konstitusi dan undang – undang justru di manfaatkan oleh kelompok dan sebagian elite dan kelompok masyarakat untuk memperjuangkan agendanya sendiri dengan menabrakan nilai kelompok dengan nilai umum yang bersifat mendasar, menjadi warisan sejarah dan konstitusional.

Kerawanan sosial dan politik seperti ini menjadi lampu kuning bagi proses praktek menyimpang demokrasi kita. Karena pada dasarnya demokrasi berbeda dengan kebebasan, demokrasi adalah system politik dan sosial yang tunduk pada konsesus bersama sebagai batasan untuk menyampaikan gagasan dan tindakan politik .

Sebagai negara dan bangsa yang besar dan potensial kita seharusnya belajar dari contoh kemajuan negara dan bangsa lain agar kita mampu mewujudkan indonesia yang dicita-citakan pada semangat kemerdekaan 1945 dan sejarah persatuan bangsa merebut kemerdekaan dari kolonialisme era modern.

Model Denmark mensyarakan kepada 3 format pokok untuk bisa menjadi negara yang maju dengan system politik yang terbuka dan system ekonomi terbuka , Denmark membangun negara dan bangsanya denga 3 ( tiga ) pilar yaitu 1. stabilitas politik yang kokokh termasuk didalamnya adalah kokohnya ideologi berbangsa dan bernegara ; 2. Tegaknya supremasi hukum mengandung maksud kekuasaan hukum harus menjadi pijakan kekuasaan kekuasaan lainnya termasuk kekuasaan politik ; 3. adanya pemerintahan yang baik yang terkandung maksud bahwa pemerintah terpilih bekerja sepenuhnya untuk kepenting negara dan bangsa diatas kepentingan kelompok .

Demikian pula china meskipun dengan system politik tertutup dengan satu partai yaitu partai komunis china dan system ekonomi terbuka , china juga menjalankan 3 (tiga) pilar pokok kehidupan bernegara dan berbangsa demi terselenggaranya pemerintahan yang mampu mewujudkan negara china yang maju dan berdaya saing .

Tentunyan juga harus belajar dari negara dan bangsa jepang yang kokoh menjadi negara dan bangsa yang menjaga pondasi nilai nilai luhur bangsa jepang dengan tradisi tradisi kejepangannya di tengah tengah gempuran nilai nilai luar untuk menjadi Jepang sebagai salah satu kekuatan berpengaruh di dunia.

Tentunya 17 april 2019 adalah momen penting bagi bangsa indonesia untuk menentukan arah perjalanan negara dan bangsa indonesia kedepan.

Dengan memahami pra kondisi 17 april 2019 yang dipenuhi dengan problem disonansi kognitif sebagian elite dan konstituennya menjadi lampu kuning bagi prakek demokrasi kita di masa depan.
Pekerjaan rumah yang paling berat dengan apapun hasil pemilu 17 april 2019 adalah mengevaluasi prakek demokrasi yang kita jalankan (Rekonstruksi Demokrasi).

Rekonstruksi demokrasi dan konsesus baru praktek demokrasi kedepan harus disusun dengan baik agar negara dan bangsa ini tidak menjalankan praktek demokrasi yang mengantarkan negara dan bangsa indonesia kemunduran peradaban tetapi negara dan bangsa indonesia yang mampu berkompetisi secara global dengan karakter bangsanya sendiri dengan menjadikan momen bersejarah kemerdekaan dan konsesus besar persatuan nasional di awal pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Titik Awal dan Tujuan Pembangunan.

*Dr Andry Wibowo Sik, MH, Msi* – (Ahli Politik Massa dan Identitas )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *