BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo menegaskan, pemerintah melalui Kementerian dalam Negeri harus membedakan warna Kartu Tanda Penduduk (KTP), milik warga negara Indonesia (WNI), dengan warga negara asing (WNA), yang akan mengikuti pemilihan umum serentak pada 17 April 2019.

Firman Subagyo menjelaskan hal itu, usai diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Polemik e-KTP WNA Perlukah Perpu?” yang diselenggarakan Wartawamn Koordinatoriat Parlemen di Media Center MPR, DPR dan DPD Senayan Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Tampil sebagai pembicara dalam diskusi itu, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sekjen) Dukcapil Kemendagri Ir. I Gede Suratma, Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Trisakti Dr Trubus Rahardiansyah dan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Patai Golkar Firman Sobagyo.

Menurut Firman, pembedaan warna e-KTP itu lebih efektif untuk mengantisipasi kemungkinan adanya warga negar asing yang tidak memiliki hak pilih untuk ikut memberikan suara dalam pemilu serentak nanti. Namun, dia menambahkan, teori yang tersistematis sekalipun yang disiapkan pemerintah, tak akan efektif saat pemungutan suara di TPS.

“Saya memahami, sistem digital yang dibuat pemerintah untuk mencegah kemungkinan terjadi penyusupan warga negara asing dalam pemilu serentak sudah baik. Tetapi kondisi di TPS yang serba ketidakaadaan peralatan canggih pendektesian, terutama di daerah daerah yang jauh  akan membuat pemilu jebol,” tegas dia.

Oleh karena itu, kata dia, tidak dibutuhkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk mengatasi semua kemungkinan itu. “Apalagi waktu pemilu serentak yang tinggal satu setengah bulan lagi. Sudah tidak cukup waktu untuk membuat Perppu,” tegas dia.

Yang harus dilakukan, kata Firman, pemerintah Indonesia harus selektif dan ketat memberikan hak kewarganegaraan kepada orang asing. “Jangan begitu mudah memberikan hak kewarganegaraan kepada orang asing. Kita harus jaga Indonesia,” tegas dia.

Pembicara lainnya, yakni, Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Trisakti Dr Trubus Rahardiansyah mengatakan, semua persiapan pencegahan yang dipersiapkan pemerintah untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil (Jurdil) serta demokratis, secara sistem sudah memadai. Tetapi, dari sisi penerapannya di TPS tidak efektif.

“Kami dari akademisi merasa was-was kalau pemilu yang kita harapkan tidak maksimal, mengingat begitu berbedanya situasi di lapangan dengan yang diperkirakan oleh penyelenggara pemilu,” ujar dia.

Trubus juga mendukung ucapan Firman Subagyo, bahwa penyelenggara pemilu harus memberikan kewenangan kepada pengawas di TPS untuk melakukan interogasi hingga menyerahkan kepada aparat berwenang bila menemukan orang-orang yang melakukan pemalsuan identisas di TPS.

“Pengawas harus diberi kewenangan melakukan penyelidikan, introgasi dan apabila ternyata ada yang memalsukan identitas, tidak bisa berbahasa Indonesia dan lain sebagainya, pengawas pun juga berwenang menyerahkan oknum itu kepada aparat berwenang,” papar dia.

Firman dan Trubus juga mengingatkan kepada partai-partai politik peserta pemilu untuk memperkuat relawan-relawan untuk melakukan pengawasan di TPS. Ke depan lanjut dia, DPR dan pemerintah harus cermat membuat undang-undang pemilu, supaya tidak ada celah untuk dimanipulasi.

Sementara Sekretaris Direktoran Jenderal (Sekjen) Dukcapil Kemendagri Ir. I Gede Suratma menimpalinya dengan menjelaskan, secara teknologi pihaknya sudah maksimal melakukan antispasi.

“Tidak akan sulit mendeteksi keabsahan identitas warga asing yang memiliki e-KTP. Semua sudah terdata. Tidak akan mungkin terjadi warga asing menggunakan NIK orang lain di e-KTP yang mereka miliki,” ujar dia. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here