BERITABUANA.CO, TERNATE – Kegiatan Sosialisasi dan Seminar Narkoba yang dilakukan Organisasi Gerakan Mencegah Daripada Mengobati (GMDM) di Kota Ternate, dengan mencatut nama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara dan Yayasan Barokah Nusantara di Kota Daruba dengan mencatut nama BNN Kabupaten Pulau Morotai dengan sasaran anak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Utara, Brigjen Pol.Dr. Benny Gunawan, SH.,MH. di kantornya di Kalumata Puncak, Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (28/2/2019).

“Sangat disesalkan! kegiatan yang dilakukan oleh kedua yayasan tanpa ijin BNNP Maluku Utara dan BNN Kabupaten Pulau Morotai,” ujar Benny.

Menurut Kepala BNNP Malut itu, sebelum melakukan kegiatan, kedua lembaga tersebut pernah berkoordinasi dengan BNN Provinsi Maluku Utara maupun BNN Kabupaten Pulau Morotai namun usulan kegiatan tersebut belum mendapat rekomendasi dan persetujuan dari BNN Provinsi Maluku Utara maupun BNNK Pulau Morotai.

Namun, kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan di SD Alkhairaat, SDN 1 dan SDN 2 serta SMP Alkhairaat di Kota Ternate juga pelajar SD, SMP dan SMA di Pulau Morotai yang dilakukan mulai tanggal 16 – 22 Februari 2019, sehingga menimbulkan keresahan dan kecemasan di masyarakat.

Brigjen Benny menyampaikan, kegiatan yang mengatasnamakan BNN memiliki Standar Operasional Prosedur yakni personil dilengkapi dengan Surat Perintah (Sprint) yang ditandatangani Kepala BNN Provinsi maupun Kabupaten.

Selain itu, dalam melakukan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), nara sumber BNN dilengkapi dengan ID Card Resmi BNN, alat peraga seperti display gambar jenis narkoba dan juga difasilitasi sarana prasarana pendukung seperti mobil P4GN dan Mobil tes urine BNN sebagai upaya pencegahan Narkoba.

Untuk itu, Brigjen Benny kembali menegaskan kepada setiap orang atau lembaga yang akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BNN harus berkoordinasi serta mendapat persetujuan secara tertulis dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur atau SOP, yang telah ditetapkan BNN sehingga dapat dipertanggungjawabkan. (Natsir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here