SAYA menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Bersama yang diadakan oleh ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), ASEANSAI (ASEAN Supreme Audit Institutions), dan AIPA (ASEAN Inter Parliamentary Assembly), yang dilangsungkan di Ballroom Hotel Sheraton, Jakarta.

Seminar bersama tiga lembaga regional di lingkungan ASEAN ini mengambil tema “Membangun Fondasi Kerjasama di Masa Depan dalam Mempromosikan Akuntabilitas dan Transparansi di Asia Tenggara (Laying the Foundation for Future Cooperation in Promoting Accountability and Transparency in Southeast Asia)”.

Acara seminar bersama untuk mempromosikan akuntabilitas dan transparansi ini merupakan yang pertama kali dihelat. Ketiga organisasi menyadari adanya kebutuhan untuk membangun hubungan lebih dari tingkat pemerintahan untuk mempromosikan akuntabilitas dan transparansi.

Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla, serta dihadiri oleh Deputi Sekjen ASEAN A.K.P. Mochtan, Ketua ASEANSAI Viengthong Siphandone, serta Sekjen AIPA Isra Sunthornvut. Ada tiga sesi seminar dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari.

Saya menjadi pembicara di seminar sesi kedua bertemakan “Transparansi dan Akuntabilitas: Mencari Titik Temu (Transparency and Accountability: Finding a Common Ground)”.

Dalam seminar sesi kedua ini saya didampingi oleh dua panelis lain, yaitu Piyawat Sivarak (Perwakilan ASEAN untuk Kerjasama Layanan Sipil) dan Michael Aguinaldo (Ketua Komite Pelatihan ASEANSAI).

Kita semua tentu berharap agar anggota parlemen, auditor badan-badan pemeriksa keuangan, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya terus mempromosikan pentingnya akuntabilitas dan transparansi melalui gerakan global anti-korupsi. Sebagai bagian dari ASEAN, kita perlu aktif berkolaborasi dan mempromosikan pentingnya akuntabilitas serta transparansi ini di kawasan.

Menurut saya, demokrasi hanya bisa berjalan melalui pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Persoalannya adalah sebagian besar negara-negara ASEAN masih hidup dalam demokrasi semu. Semangat kita untuk mempengaruhi negara-negara yang kurang demokratis selama ini selalu terganjal akibat adanya prinsip non-intervensi yang selama ini dijunjung ASEAN.

Selain itu, kita semua juga masih terjebak pada masalah korupsi. Isu korupsi telah mengganggu tata kelola pemerintahan, serta menghancurkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Korupsi telah mencuri hak-hak rakyat untuk mencapai kesetaraan dan kemakmuran.

Saya tadi menyampaikan, kita tak mungkin memberantas korupsi sendirian. Pemerintah dan parlemen di semua negara harus bekerjasama mengatasi persoalan ini. Selain itu penting kerjasama lembaga auditor negara untuk memastikan proses pembangunan di tiap-tiap negara ASEAN berlangsung akuntabel dan transparan.

Sebagai Presiden GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), saya menyampaikan bahwa sejak didirikan pada 2002, GOPAC telah aktif terlibat dalam jaringan anti-korupsi global, serta mendorong kerjasama anti-korupsi di antara anggota-anggota parlemen. Hingga Februari 2019, GOPAC telah memiliki 1.397 anggota di seluruh dunia, yang terbagi dalam 62 National Chapters, serta 5 Regional Chapters, yaitu Arab, Afrika, Asia Tenggara, Oseania, dan Amerika Latin. GOPAC adalah satu-satunya jaringan internasional anggota parlemen yang didedikasikan untuk memberantas korupsi, serta terciptanya pemerintahan yang baik.

Bersama dengan Islamic Development Bank (ISDB), UNDP, dan Westminster Foundation for Democracy (WFD), GOPAC telah mengembangkan “Buku Pegangan Parlemen” sebagai pedoman bagi anggota Parlemen untuk mengimplementasikan SDGs. Sampai sekarang, buku pegangan ini telah diterjemahkan ke sejumlah bahasa.

Ke depan, untuk memperkuat peran parlementer dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, ada empat hal yang saya kira harus diperhatikan.

Pertama, kita harus memastikan proses pembangunan demokrasi di kawasan ASEAN. Konsolidasi demokratis ini sangat penting, karena tanpa demokrasi, tak akan ada proses partisipatif dan juga transparansi.

Kedua, kita perlu memastikan bahwa konsensus ASEAN dibangun di atas komitmen transparansi dan akuntabilitas. Semua negara ASEAN harus berkomitmen terhadap demokrasi, sesuai isi Piagam ASEAN. Adanya sistem konsensus dalam organisasi ASEAN tak boleh dijadikan penghalang menolak demokrasi, transparansi dan akuntabilitas.

Ketiga, mendorong Parlemen negara-negara ASEAN untuk memperkuat mekanisme pengawasan keuangan publik dengan membentuk “Public Accounts Committee” (PAC). Gagasan ini sangat penting, karena parlemen tidak hanya berperan menyetujui anggaran, tetapi juga dalam meninjau, mengawasi, serta meminta pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran. PAC ini harus bekerja sama dengan seluruh badan pemeriksa keuangan yang ada di ASEAN.

Keempat, kita harus mendorong AIPA untuk terlibat dalam isu-isu tadi. Isu-isu konsolidasi demokrasi, transparansi, serta akuntabilitas, harus menjadi isu kunci di kalangan anggota parlemen ASEAN. Melalui fungsi konstitusionalnya, anggota parlemen harus memposisikan diri sebagai pemimpin dalam menerapkan prinsip-prinsip ini di kawasan.

ASEAN adalah organisasi sekaligus kawasan yang strategis. Jika kita bisa mendorong transparansi, akuntabilitas, serta demokrasi di kawasan Asia Tenggara, maka dampaknya akan sangat besar sekali, terutama bagi kemajuan kawasan.

Itu adalah pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan dalam seminar tadi.

*Dr. Fadli Zon, M.Sc* – Presiden GOPAC, Wakil Ketua DPR RI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here