BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pembahasan RUU Kekerasan Seksual baru akan dibahas setelah pilpres dan pileg atau sekitar bulan Mei 2019. Jadi, informasi yang menyebut RUU Kekerasan Seksual sudah dibahas atau akan segera disahkan, itu tidak benar.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema “Progres RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)?”, di Gedung Presroom DPR RI, Selasa (26/2/2019).

Rahayu menjelaskan, bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual diajukan oleh beberapa teman kepada Badan legislasi (Baleg), sebagai RUU yang dajukan oleh anggota DPR yang akhirnya disetujui menjadi RUU Inisiatif DPR tahun 2017.

Kemudian baru setelah di sahkan menjadi RUU baru diajukan ke Bamus dan Bamus akhirnya menyepakati untuk dibahas oleh panja di komisi VIII dan suratnya baru masuk di komisi VIII pada akhir 2017.

“Kami baru membentuk panja untuk RUU Penghapusan kekerasan seksual itu diawal 2018. Jadi pembahasan itu sendiri sebenarnya belum terjadi,” jalas Rahayu.

RUU itu, jelas Rahayu lagi, sudah diajukan. Sudah ada panjanya yang ada di komisi VIII. Dan baru dilakukan rapat sekali dengan Panja pemerintah. Kemudian diajukan DIM oleh Pemerintah. DIM juga belum ada dibahas. “Baru akan dibahas nanti usai pilpres dan Pileg. Nah, baru itu,” katanya.

Jika pun ada polemik selama ini, menurut Rahayu, itu sebatas draft yang selama ini tersebar. Dan draf awal yang diajukan oleh lembaga dan masyarakat.

“Belum dari DPR, jadi belum ada sama sekali masukan-masukan dari fraksi-fraksi maupun juga pembahasan tentang daftar inventaris masalah (DIM). Itu belum ada, ini supaya clear semuanya,” jelas Rahayu.

Soal substansinya, Rahayu menyatakan akan lebih baik disampaikan Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Imam Nahei sebagai bagian dari Komnas Perempuan, sebagai salah satu perancang dari RUU tersebut.

“Ini yang merancang adalah lembaga negara, bersama dengan masyarakat melalui forum pengaduan layanan. Mereka adalah pendamping dari korban kekerasan seksual di seluruh Indonesia,” katanya.

Foto : Jimmy

Banyak Penolakan

Imam pun kemudian membenarkan belum dibahasnya RUU ini, tapi sudah banyak penolakan. Mereka yang bersuara keras menolak menganggap RUU dimaksud sudah dibahas dan bahkan akan disahkan

Penolakan yang dicatat oleh Komnas Perempuan, kata Iman, di antarnya menyangkut bahasa. Mereka sangat keberatan menggunakan kata ‘kekerasan’ bukan ‘kejahatan’

“Masyarakat maunya menggunakan kata kejahatan karena cangkupannya lebih luas. Artinya, hanya satu individu yang dihukum yakni pelaku. Tidak menyentuh korban,” katanya.

Lainnya, menurut Iman, ada yang menginginkan pelaku tidak harus dihukum, tapi direhabilitasi. Makanya setuju digunakan kata kekerasan. Alasan mereka pelaku juga korban.

Nah, dari itu semua, Komnas Perempuan tak mempersoalkan semua. Komnas fokus kepada korban dan pemulihannya.

“Pertanyaan kita poses hukum untuk apa? Dampaknya apa? Ini yang kita harus dilihat. Kita juga melihat baik perempuan maupun laki-laki sama-sama punya hak individu. Beda dengan kejahatan fisik. Itu sudah jelas diatur dalam KUHP. Masalah seksual itu sulit,” katanya

Makanya, sambung Rahayu lagi, memvahas hak itu tak mudah. DPR
harus mendengar masukan para tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat umum, para pakar, ahlu dan Komnas Perempuan.

“Semua itu nantinya juga butuh riset yang mendalam. Biar nanti hasilnya maksimal,” tutupnya. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here