BERITABUANA.CO, JAKARTA – Citra lembaga perwakilan rakyat atau legislatif harus dipertahankan supaya  bisa diandalkan oleh masyarakat.  Karena itu, semua anggotanya jangan sampai diisi oleh oknum-oknum yang tidak bersih lingkungan.

“Kita harapkan, semua anggota DPR, DPD maupun anggota DPRD tingkat kabupaten/kota tidak ada yang cacat sedikit pun mengenai rekam jejaknya,” kata pengamat dan penggiat anti korupsi Adilsyah Lubis menjawab beritabuana.co di Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Dia mengatakan ini terkait adanya pro kontra atas masuknya sejumlah nama eks napi korupsi sebagai calon legislatif (caleg)  dalam pemilu 2019.  Komisi Pemilihan Umum (KPU)  telah mengumumkan daftar caleg pemilu 2019 yang  pernah berstatus sebagai terpidana korupsi.

Ada 81 nama  eks koruptor yang maju sebagai caleg  DPRD dan DPD. Dari 81 nama ini , 22 orang maju sebagai caleg DPRD tingkat provinsi, 49 orang nama maju sebagai caleg DPRD Kabupaten/Kota. Sisanya, 9 nama adalah untuk calon anggota DPD RI. Mereka berasal dari 14 partai politik. Data dari KPU menunjukkan, tidak ada caleg eks koruptor untuk caleg DPR RI pada pemilu 2019.

Selanjutnya, Adilsyah menyatakan,  apabila ada anggota masyarakat yang pernah tersangkut masalah korupsi, apalagi sebagai pejabat publik, maka sebenarnya sudah  tertutup kesempatan mereka sebagai pejabat publik.

“Calon pejabat publik pun bukan hanya terbebas dari masalah kasus korupsi, bahkan kasus pidana lainnya seperti kasus pelecehan sexual, LGBT, penggelapan pajak, bahkan kasus-kasus pidana lainnya seperti kasus-kasus  perbuatan tidak menyenangkan,” ujarnya.

Karena itu Adilsyah berpendapat, setiap calon pejabat publik termasuk calon anggota legislatif,  harus betul-betul di screening rekam jejaknya secara ketat untuk menghasilkan kualitas yang benar dan  bisa dipertanggung jawabkan.

Menjawab pertanyaan, Adilsyah mengatakan, rakyat harus benar-benar kritis dan selektif ketika memilih pada saat pemilu nanti. Seperti apa keadaan lembaga legislatif hasil pemilu 2019, sepenuhnya tergantung masyarakat itu sendiri.

“Kalau sudah terlanjur eks koruptor masuk dalam daftar calon anggota DPD dan  DPRD, ya jangan dipilih,” imbuh Adilsyah. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here