BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka kerjasama dengan Lebaga Anti Korupsi Hong Kong atau Independent Commission Against Corruption/ICAC. Kerja sama ini juga membahas penanganan kasus korupsi di sektor swasta.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada awak media usai pertemuan di Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Raya, Jakarta, Senin (25/2/2019) mengatakan bahwa pihaknya dan ICAC, telah berdiskusi tentang beberapa hal, dimana satu di antaranya tentang investigasi metode kejahatan baru khususnya di sektor swasta.

“Mereka mengatakan mereka fokus pada meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita berharap satu hari nanti Indonesia bisa memiliki kualitas pelayanan publik yang sebaik Hong Kong,” katanya

Selain sektor swasta, KPK juga bertukar pikiran terkait berbagai isu, yakni tentang pendidikan dan bagaimana menangani korupsi khususnya di sektor privat.

“Juga kerjasama internasional. Dari dulu memang dengan KPK kita selalu melakukan kerjasama-kerjasama internasional.” ujar Laode seraya menambahkan bahwa pihaknya juga akan membuat kerjasama dalam peningkatan SDM, dengan cara mengirimkan beberapa pegawai KPK untuk belajar dengan ICAC.

Kedepan, sambung Laode, KPK dan ICAC Hong Kong juga akan membuat semacam kerjasama pembangunan kapasitas SDM. Bahkan, komisi antirasuah akan mengirim beberapa pegawainya untuk belajar akuntansi keuangan forensik (accounting financial forensik) dan banyak lagi kerjasama lebih lanjut di bidang korupsi.

Senada dengan Laode, Commissioner ICAC, Simon Peh menyatakan jika terdapat beberapa kerja sama yang akan dilakukan kedepannya.

“Dan kami juga telah bertukar pikiran dengan KPK dari berbagai aspek dan sebagaimana yang telah dikatakan Komisioner tadi, kita juga telah melakukan pembicaraan terkait kerjasama kedepan dan juga pembangunan kapasitas SDM. Saya harap kita bisa sejalan dengan KPK kedepannya.” kata Simon.

Melanjutkan penjelasannya, Simon juga menyatakan jika kerjasama demgan pihak KPK juga berfokus kepada masalah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Apalagi, pencucian uang itu adalah masalah lokal sekaligus internasional.

“Jadi setiap penegak hukum lokal juga harus berhadapan dengan masalah pencucian uang internasional. Kita membutuhkan kerjasama internasional karena seringnya ketika kita ingin melacak uang kita perlu kerjasama internasional,” pungkasnya. (Ardi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here