Sistem ‘Jemput Bola’ Strategi Kemenhub Dalam Pengukuran Kapal

BERITABUANA.CO, JAKARTA – “Sistem ‘jemput bola’ masih menjadi strategi utama Kemenhub dalam melakukan kegiatan pengukuran kapal ke pelabuhan-pelabuhan di berbagai daerah, termasuk yang dilakukan di Gresik dan Probolinggo, Jawa Timur,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo, Jumat (22/2/19).

Menurutnya, di wilayah Gresik dan Probolinggo jumlah kapal nelayan yang sudah disertifikasi hampir mencapai 10 % dari total kapal yang terdata dalam kurun waktu 1 bulan kebelakang.

“Di Gresik misalnya, dari total 1.125 kapal nelayan yang terdata, 467 unit di antaranya sudah diukur dan sebanyak 101 pas kecil telah diserahkan kepada para nelayan oleh Kantor Kesyahban-daran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik,” jelas Agus.

Dikatakan, penyerahan pas kecil tersebut diserahkan langsung kepada para nelayan di Kawasan Perikanan Lumpur Gresik oleh Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor KSOP Kelas II Gresik Ferry Anggoro Hendianto dan disaksikan oleh Ahli Ukur Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Bungan Laut, Kus Dedi Rosadi.

Sementara di Probolinggo, tutur Dirjen Agus, dari total sekitar 1.600 kapal di bawah GT 7, sejak Januari sampai per tanggal 22 Februari 2019 ini sebanyak 133 pas kecil sudah dibagikan kepada nelayan.

“KSOP Kelas IV Probolinggo optimis bisa tuntaskan minimal 800 kapal memiliki pas kecil meski terkendala dengan luasnya wilayah kerja serta pola kapal yang bergerak secara acak maupun terbatasnya SDM,” ujarnya.

Untuk itu, jelas Ditjen Agus, pihaknya akan lebih gencar melakukan sosialisasi dengan merangkul ketua paguyuban nelayan serta mendorong agar informasi ini bisa disampaikan kepada seluruh nelayan secara berantai di seluruh Indonesia.

“Dengan mensosialisasikan program Pemerintah ini kepada para nelayan, kami berharap akan semakin banyak nelayan yang mendaftarkan kapalnya kepada KSOP dan memanfaatkan kemudahan pelayanan dari kami. Hal inilah yang membuat kami terus bersemangat untuk melayani masyarakat untuk memperoleh legalitas kapal-kapal dibawah GT. 7 demi terwujudnya keselamatan pelayaran,” pungkas Dirjen Agus. (yus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *