BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo salah jika menyebut presiden sekaligus petahana capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi, yang berjasa menggulirkan dana desa.

“Itu (apa yang disampaikan Mendagri) salah. Justru, lahirnya Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur dana desa itu dimotori oleh capres nomor urut 02 Prabowo Subianto,” sebut Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Pimpinan DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu menambahkan, dalam proses pengesahan peraturan itu, sosok Jokow sama sekali tidak hadir. Bahkan, Prabowo juga sudah berencana menjanjikan adanya dana desa sebesar Rp 1 miliar, untuk satu desa sejak Pilpres 2014. Sedangkan UU Desa sudah diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) pada 2014 lalu.

“Ketiga anggaran desa pertama dicantumkan oleh SBY untuk tahun 2015 dalam pidato nota keuangan 16 Agustus 2014, Pak Prabowo mendukung pencatuman Rp 9 triliun untuk alokasi dana desa,” ungkapnya.

Karena itu, politisi dari PKS itu menegaskan bahwa saat program dana desa dimulai, Jokowi belum terjun kepemerintahan dan berurusan dengan proses legislasi di DPR.

“Nah, pak Jokowi belum jadi apa-apa saat itu. Artinya, dia belum berhubungan dengan DPR, dengan proses legislasi. Ini kok malah menegaskan pihak lain terhadap produk UU yang pak Jokowi sendiri belum ada,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala desa untuk mengingat bahwa keluarnya dana desa berkat Presiden Jokowi. Politisi PDI Perjuangan itu meminta meneriakkan yel-yel nama Jokowi saat dia menyebut dana desa dalam acara tersebut.

“Ingat anggaran dana desa karena ada pak Jokowi,” kata Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta Utara Rabu (20/2/2019) lalu. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here