BERITABUANA.CO, JAKARTA – LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN)Jakarta Selatan Hakim, untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan kasus Kondensat.

“Primair, menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya; dan PN Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan aquo,” kata Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, di Jakarta, Jumat (22/02/2019).

Boyamin adalah pemohon Prapid tentang Mangkraknya Kasus Kondensat. Sedangkan sebagai termohon, adalah Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Kompolnas dan Komisi Kejaksaan. Dia juga memohon untuk dinyatakan secara hukum para termohon telah melakukan tindakan PENGHENTIAN PENYIDIKAN secara materiel dan diam – diam yang tidak sah menurut hukum.

Dalam hal, tindakan tidak melanjutkan proses perkara aquo sesuai tahapan KUHAP , UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) UU No. 2 / 2002 tentang Kepolisian, UU No. 16/ 2004 tentang Kejaksaan dan UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK terhadap perkara Kondensat.

Oleh sebab itu, Boyamin meminta pengadilan untuk menyatakan turut termohon satu tidak menjalankan tugasnya mengawasi kinerja dan etika Termohon I dan menyatakan Turut Termohon II tidak menjalankan tugasnya mengawasi kinerja dan etika Termohon dua.

“Maka kepada Para Turut Termohon dinyatakan bersalah tidak menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang yang terkait.”LIMPAH TAHAP DUASebagai tindak lanjutnya, masih kata pemohon untuk memerintahkan termohon satu, untuk melakukan pelimpahan tahap II ( Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) perkara korupsi aquo kepada Termohon II.

Serta memerintahkan termohon II menerima pelimpahan tahap II dan memerintahkan termohon III melakukan proses hukum selanjutnya seperti diatur dalam UU No. 31/ 1999 tentang Tipikor Korupsi dan UU tentang KPK, berupa pengambil-alihan penanganan perkara korupsi aquo dari termohon satu dan termohon dua.

Menurut Boyamin, permohonan Prapid dilakukan, karena berkas perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang penjualan Kondensat bagian negara, 2009 sudah dinyatakan lengkap (P 21), 3 Januari 2017, tapi sampai kini tak kunjung dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung.

Adapun para tersangka kasus mega korupsi, adalah Mantan Direksi SKK Migas Raden Prigono dan Djoko Harsono. Serta Dirut PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno yang buron. Dugaan kerugian negara 2,7 miliar dolar AS setara Rp38.triliun.

Boyamin menyebut perkara ini telah dihentikan penyidikan secara materiel dan diam-diam. Alasannya, termohon satu tidak melakukan kegiatan riel penyerahan tahap II (tersangka dan barang bukti) kepada Termohon II Termohon satu tidak cukup mengirim surat akan melakukan penyerahan tahap II, namun tidak disertai tindakan nyata membawa Tersangka dan barang bukti ke kantor Termohon II.

“Dengan demikian Termohon I telah melakukan penghentian penyidikan materiel dan secara diam–diam karena dengan jelas Termohon I telah melanggar Pasal 8 Ayat (3) huruf b KUHAP,” jelas Boyamin. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here