BERITABUANA.CO, JAKARTA –  Dewan Pengarah BPN Prabowo – Sandi, Fadli Zon meminta pihak Bawaslu mempertimbangkan hal yang substansi dalam suatu debat dari pengalaman di debat capres dua, terkait adanya kemungkinan pelanggaran yang dilakukan dalam debat capres kedua itu.

Menurut Fadli Zon, pelanggaran itu sangat mungkin terjadi disaat capres nomor urut 2, Jokowi mengungkap aset kekayaan Prabowo.

Wakil Ketua DPR RI yang membidangi masalah politik itu meminta semua pihak untuk  melihat di dalam PKPU Nomor 23/2018 tentang kampanye pemilihan umum. Di mana dalam aturan itu tidak mengatur secara detail mengenai tata tertib dan etika debat,  hanya mengatur teknis pelaksanaan debat,  larangan dalam debat hanya mengulang isi pasal 280 undang-undang Nomor 7/2017.

Tetapi, tambah Fadli Zon, jika melihat tentang apakah ada misalnya undang-undang yang ditabrak dalam hal itu,  hal itu yang perlu dikaji.

“Saya melihat bahwa informasi yang terkait dengan pribadi itu adalah informasi yang dilindungi juga oleh undang-undang, misalnya undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan,  data pribadi penduduk yang harus dilindungi. nomor KK, NIK tanggal, bulan, lahir tahun,  keterangan tentang kecacatan fisik atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah dan ada beberapa isi catatan peristiwa penting. Tapi ini juga masih ada yang kabur,” ungkapnya.

Yang agak tegas, sebenarnya UU No 14  tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di informasi publik ini, kata Fadli Zon, ada bab 5 tentang informasi yang dikecualikan. Di mana setiap badan publik wajib buka akses terhadap setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali, di dalam Poin H, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.

Informasi publik dimaksud adalah, riwayat dan kondisi anggota keluarga, perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang,  ini termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang ini.

“Jadi kalau misalnya ada seorang paslon menyampaikan informasi yang sebetulnya terkait dengan aset dari paslon yang lain, ini menurut saya bisa bermasalah memang, karena ini dikecualikan juga oleh undang-undang tentang keterbukaan informasi publik,” kata Fadli Zon.

Nah, tambah Fadli, jika misalnya. Apalagi aset itu orang dimaksud tidak tahu. Katakanlah, saudara Maruarar Sirait. Dia tak tahu lagi tanahnya ada berapa. Tiba-tiba ada yang tahu dan hafal betul. Aneh kan. Artinya mengeluarkan data itu memang sudah dipersiapkan.

“Seperti ini yang harus menjadi kajian. Karena menurut saya itu adalah bagian, apakah itu sudah ada abuse of powerr atau tidak, atau penyalahgunaan,” kata Fadli.

Padahal, apa yang ditanyakan paslon 02, tidak ada masalah. “Saya tahu sedikit. Pak Prabowo pun menjelaskan tanah itu adalah HGU,” katanya.

Dijelaskan Fadli Zon, riwayat tanah HGU Prabowo. Prabowo memang  mempunyai  HGU terkait  dengan perkebunan atau tambang. Di antaranya,  pabrik yang didapat dari alih BPPN. Terdahulu namanya Kiani.

Kemudian menjadi kertas Nusantara itu sudah terjadi di awal masa BPPN dulu,  badan penyehatan perbankan nasional,  karena waktu itu ada krisis moneter, krisis ekonomi banyak yang bangkrut kemudian aset-asetnya diambil alih oleh bank. Bank kemudian melelang ini melalui satu lembaga yang dibuat namanya BPPN kemudian BPPN ini ditutup tahun 2004.

Jadi pelelangan itu adalah pelelangan yang juga sangat terbuka sehingga apapun yang terjadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh paslon nomor satu, asetnya Pak Prabowo tidak ada yang bermasalah,  tidak sedang dalam masalah hukum,  tidak ada yang ilegal.

Artinya, apa yang ditanyakan itu, Fadli Zon menganggap sudah kategori penyerangan pribadi. ” Kepemilikan pribadi, berbeda dengan pengelolaan,” tegasnya.

Kepemilikan adalah onersave,  sementara pengelolaan itu ada batas waktu,  kalau itu dibuka harusnya dibuka lah semua informasi-informasi terkait siapa saja yang mempunyai dan segera dibuka semua.

Jika itu dibuka semua, akan memperlihatkan bagaimana peta tanah di Indonesia ini yang sudah habis dikuasai oleh sejumlah atau segelintir orang. Tapi Prabowo jelas disampaikan juga beliau adalah seorang nasionalis,  dia adalah seorang pengusaha nasional dan sebagai seorang pengusaha nasional yang mengambil itu dari BPPN di dalam lelang. Itu namanya,   penyelamatan terhadap aset-aset negara. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here