BERITABUANA.CO, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), belum mengatur prostitusi online. Karenanya bisa pahami kalau kemudian pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Timur, menginginkan ada pengaturannya, mengingat ini menyangkut dengan soal-soal kesusilaan, menyangkut dengan keyakinan dan norma-norma yang hidup di tengah masyaraka.

Demikian pendapat yang kemukakan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil dalam diskusi Forum Legislasi bertema “Akankan Soal Prostitusi Masuk RUU KUHP Seperti Keinginan Polisi” di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (19/2/2019).

Menurut Nasir harus ada upaya yang mengatur prostitusi online, supaya  bagaimana ini bisa diselesaikan secara hukum.

“Meskipun tadi saya katakan bahwa yang namanya prostitusi itu usianya itu sesuai dengan peradaban manusia itu sendiri,  Karena itu memang harus ada ya pengaturan dan mungkin karena ini mumpung belum selesai RUU KUHP-nya perlu ada pengaturan yang soal protitusi ini,  baik pelakunya,  pelanggannya apalagi mucikarinya,” ujarnya.

Yang terjadi di Surabaya, lanjut politisi dari PKS itu, Vanessa Angel dan lainnya dikenai Pasal  27 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Eelektronik (ITE),  tentang penyebaran foto dan vidio asusila, dan bukannya sebagai perempuan yang dilacurkan atau pedila. Karena itu UU KUHP yang sedang direvisi saat ini harus mengatur baik untuk pelaku, pengguna, dan mucikari.

“Mantan Gubernur Jatim Soekarwo misalnya minta perempuan yang terlibat prostitusi harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Sementara itu Gubernur Jatim terpilih, Khodifah Indar Parawansa  meminta penggunanya (laki-laki) yang terlibat juga harus dikenai hukuman yang setimpal. Jadi, sampai hari ini Polda Jatim pun sulit mengenakan pasal prostitusi online dalam kasus Surabaya itu, karena belum diatur dalam KUHP,” tegas Nasir.

Dia menceritakan setelah bertemu Polda Jatim itu, jumlah artis dan mantan putri Indonesia yang terlibat jumlahnya mencapai ratusan. Mereka beralasan terjebak gaya hidup; untuk kebutuhan perawatan kecantikan, mencicil rumah, mobil, dan barang-barang branded atau bermerek lainnya yang harganya sangat mahal.

“Hanya saja tarifnya bukan Rp 80 juta, tapi setengahnya, dan di bawahnya lagi.  Menyebut harga tinggi itu hanya untuk menjaga eksistensi prostitusi, meskiada juga yang bertarif Rp 150 juta,” tuturnya.

Pasca penangkapan di Surabaya memang dunia prostitusi online tersebut sepi, namun bisa ramai lagi di tempat lain. Mengapa? Prostitusi ini sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri.

“Tapi,  intinya harus diatur oleh UU karena prostitusi ini melanggar etika masyarakat, aturan agama, dan tidak sejalan dengan Pancasila bahwa Indonesia sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,” pungkasnya.

Vanessa sendiri dijerat UU ITE karena diduga mengirimkan foto dan video asusila melalui pesan elektronik di ponselnya kepada muncikari. Kemudian video ini tersebar ke palanggan. Para muncikari menggunakan foto dan video tak senonoh tersebut untuk menawarkan Vanessa kepada pelanggan prostitusi online.

Pasal 27 ayat 1 UU ITE itu menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here