BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak mendukung upaya pencanangan pembangunan wilayah zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di wilayah Propinsi Kalimantan Barat. 

“Kepala Kantor KSOP Kelas II Pontianak Capt. Bintang Novi menjadi saksi acara Pencanangan pembangunan zona integritas sembilan Satuan Kerja Polda Kalimantan Barat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pontianak, Senin (18/2/19),” ungkap Kabag Organisasi dan Humas Ditjen Perhubungan Laut, Yan Prastomo Ardi, Selasa (19/2/19) di Kemenhub 

“Kami berharap dengan dilibatkannya KSOP Pontianak dalam pencanangan zona integritas ini dapat menjadi contoh atau pilot project bagi seluruh UPT Ditjen Perhubungan Laut dalam mendukung upaya pencegahan  tindak korupsi di wilayah Kaliamantan Barat,” ujar Capt. Bintang.

Terkait dengan hal ini, lanjutnya, pembentukan zona integritas dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan tujuan utama terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN) serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat . 

Sementara di Pelabuhan Tg. Priok, kata Yan Prastomo Ardi, masih dalam rangka mendukung upaya pencegahan KNN di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok juga melakukan penandatanganan Pakta Integritas, antara Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dengan para Pejabat Struktural, Marine Inspector dan Petugas Pemeriksa Kapal Asing (PSC), bertempat di Kantor Kesyahbandaran Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Menurut Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Amiruddin, beberapa hal penting yang harus dilaksanakan dalam Pakta Integritas ini, antara lain  adalah pentingnya peran aktif segenap jajaran Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KNN serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Selain itu, tambahnya, perlunya sikap untuk tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bersikap jujur, transparan, objektif, dan akuntabel, dalam melaksanakan tugas. (yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here