BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua DPP PKS bidang Dakwah Kalimantan, Aboebakar Alhabsyi menyebut ada beberapa hal penting yang harus dievaluasi, terutama terkait peran pembawa acara pada Debat Pilpres Putaran Kedua semalam. Sebab jika diperhatikan, beberapa kali Capres nomor urut 02 Prabowo diinterupsi dan dikatakan bahwa waktu sudah habis, padahal waktu masih ada sekian detik.

“Hal ini tentunya akan membawa spekulasi publik, akan dinilai pembawa acara memiliki pandangan politik tertentu yang menguntungkan salah satu pihak. Tentunya ini perlu dihindari, sehingga KPU akan terlihat benar-benar fair dan tidak berpihak,” ujar Habib Aboebakar dihubungi beritabuana.co, Senin (18/2/2019), menyikapi perhelatan debat capres kedua yang digelar di Hotel Sultan, Minggu malam (17/2/2019).

Lebih lanjut, Habib Aboebakar mendorong stasiun TV nasional bekerjasama dengan kampus untuk membedah debat pilpres. Fokusnya adalah menguji data dan fakta yang digunakan dalam debat, sehingga publik tidak akan tersesat dengan data bohong atau palsu.

“Misalkan saja petahana mengklaim bahwa selama tiga tahun terakhir tidak ada kebakaran hutan, sedangkan bila kita lihat dari web site kementerian lingkungan hidup, selama tiga tahun tersebut hampin 30 ribu hektar hutan kita terbakar,” tegasnya.

Tak hanya itu, lanjut Anggota Komisi III DPR dari F-PKS itu, bedah debat pilpres juga akan memperdalam materi debat. Misalkan saja, soal kebakaran hutan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam putusan tertanggal 22 Maret 2017 menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memvonis Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan.

Contoh lain, kata Habib Aboebakar, membedah pernyataan klaim presiden capres nomor urut 01 yang telah memenangkan gugatan kepada 11 perusahaan akibat kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan. Faktanya, sampai hari ini menurut informasi lembaga yang konsern terhadap lingkungan belum ada seperpun ganti rugi yang sudah dibayarkan.

“Padahal seharusnya ada denda sampai 18,9 Trilyun yang seharusnya dibayarkan. Tentunya fakta mendalam seperti ini harusnya dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat,” pungkasnya. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here