BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Baubau telah menyelesaikan dan menyerahkan 256 pas kecil kapal penangkap ikan berukuran di bawah 7 GT untuk para pemilik kapal/nelayan di wilayah kabupaten Buton, Baubau Sulawesi Tenggara.

“Penyerahan Pas Kecil tersebut merupakan kerjasama antara Kantor UPP Kelas I Baubau dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Buton untuk tahap kedua yang diserahkan langsung oleh Bupati Buton dan Kepala Kantor UPP Kelas I Baubau kepada pemilik kapal, Sehingga total 256 pas kecil sudah dimiliki oleh kapal penangkap ikan yang telah terdaftar di kami,” ungkap Yan Prastomo Ardi, Kabag Kerjasama dan Humas Ditjen Perhubungan Laut Jumat (15/2/2019) di Kemenhub.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Baubau, R. Pradigdo mengatakan, di Kabupaten Buton ada 3.900 nelayan yang terdata sementara. Hingga saat ini sudah 256 pas kecil yang telah diberikan kepada para pemilik kapal/nelayan.

“Kami optimis dalam tiga bulan kedepan seluruh kapal penangkap ikan yang terdata di kami sudah dapat tersertifikasi,” ujar Pradigdo.

Pradigdo mengungkapkan, diwilayahnya terutama di Kabupaten Buton, sebelumnya sebanyak 83 Pas Kecil sudah dimiliki oleh kapal penangkap ikan dan untuk percepatan, Kantor UPP Baubau bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buton membuka gerai di wilayah kerjanya dalam dua tahap, dimana pada tahap pertama telah diserahkan 30 pas kecil di bulan Januari 2019, dan pada tahap kedua 143 pas kecil yang juga langsung diserahkan kepada nelayan pada13 Februari 2019.

“Pas Kecil ini memberikan kepastian hukum bagi para nelayan, untuk itu ia mengimbau kepada para nelayan yang telah memiliki pas kecil ini untuk mematuhi dan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku demi mewujudkan keselamatan pelayaran,” ujar Pradigdo.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono saat  ditemui di Kemenhub menjelaskan, kegiatan Gerai Pengukuran Kapal dan Pemberian Pas Kecil ini merupakan salah satu program penting Ditjen Perhbungan Laut guna memberikan kemudahan untuk sertifikasi pelaut/nelayan dan kapal di bawah GT7.

“Kami mempunyai program, yaitu pertama mengidentifikasi kapal dan nelayan seluruh Indonesia, kemudian melaksanakan sertifikasi bagi kapal dan nelayan yang belum bersertifikat, dan setelah batas waktu yang sudah ditentukan akan kita lakukan penindakan (law enforcement), karena itulah kami mengimbau agar para Nelayan dapat memanfaatkan Gerai Pengukuran Ulang Kapal Ikan dan sertifikasi pelaut  yang ada di lokasi terdekat dengan sebaik-baiknya sehingga nelayan dan kapalnya bisa mendapatkan sertifikasi sesuai aturan yang berlaku,” tukas Capt. Sudiono. (Yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here