DPD RI Minta RUU Migas Harus Berpihak pada Daerah

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengingatkan Rancangan Undang UndangMinyak dan Gas Bumi (RUU Migas) yang saat inisedang disusun, harus memperhatikan kepentingandaerah, khususnya penghasil migas. Sebab, daerah memiliki hak tidak hanya terkait dalam hal dana bagi hasil, tapi juga dalam memberi manfaat.

Demikian disampaikan oleh Sudirman, DPD asal Aceh saat memberi pandangannya dalam rapat pleno Komite II DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Secara khusus Sudirman menyoroti beberapa pasaldalam RUU Migas, yang masih belum memihak padakepentingan daerah, khususnya daerah penghasilmigas. Seperti Pasal 62, yang berisi tentang daerah penghasil migas berhak mendapatkan bagi hasil bersih dari produksi dengan persentase 10 persen dari bonus tanda tangan kontrak kerja sama yang diterima pemerintah pusat.

Dalam rapat pleno tersebut, Ketua Komite II DPD RI AjiMirza berpendapat, rumusan pembagian hasil migasdalam Pasal 62 RUU Migas itu belum menjawabpersoalan yang muncul selama ini.

“Terkait dana bagi hasil (DBH), yang jadi masalah adalah persentase penerimaan pertambangan migas yang dihasilkan tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, bersifat diskriminatif dan tidak mencerminkan penggunaan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tukas Aji Mirza.

Dari hasil kunjungan ke daerah, senator dari Kalimantan Timur ini menemukan, selain minimnya penerimaan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil, daerah penghasil migas seringkali mengalami konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar, tumpang tindih lahan dan konflik tata guna lahan, serta minimnya partisipasi daerah, khususnya BUMD, dalam pengelolaan migas dan kurangnya alokasi tenaga kerja lokal.

Karena itu, Komite II DPD RI merekomendasikan daerah mendapatkan porsi yang lebih besar dari pembagian hasil migas. Formula pembagian bagi hasil untuk daerah non-penghasil migas perlu dihapus dan juga perlu ada pemisahan antara DBH migas dengan dana perimbangan, mengingat resiko kegiatan migas ada di daerah penghasil.

DPD RI juga menyoroti pasal 16 RUU Migas yang mengatur tentang hak pemerintah daerah atau BUMD terkait participating interest (PI) dalam pengelolaan blok migas. Menurut Marthen, anggota DPD asal Sulawesi Barat, sebetulnya dalam UU Nomor 22 tahun 2001 ttg migas sudah dicantumkan participating interest sebesar 10 persen kepada BUMD.

Masalahnya, lanjut Marthen, BUMD tidak mampu mengambil keseluruhan hak PI karena tidak memiliki modal sehingga harus mencari mitra swasta (asing) sebagai investor, sehingga hal pengelolaan jatuh lagi ke tangan asing. “Tujuan adanya participating interestuntuk melibat dan memberikan manfaat kepada pemerintah daerah, perusahaan daerah dan warga lokal akhirnya tidak tercapai,” Marthen mengingatkan.

Dana Abadi Migas

Masih menyangkut daerah penghasil migas, DPD menyinggung tentang dana abadi migas yang tidak diatur dalam RUU Migas. RUU Migas baru hanya mengatur soal dana migas yang ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggantian cadangan migas melalui kegiatan eksplorasi, pengembangan infrastruktur serta penelitian pengembangan migas.

Menurut Wa Ode Hamsinah Bolu, senator asal Sulawesi Tenggara, dana abadi sangat berbeda dengan dana migas. Dana abadi, yang merupakan instrumen keuangan jangka panjang, dimaksudkan sebagai tabungan bagi generasi mendatang dan akan dimanfaatkan saat sumber migas di suatu daerah sudah habis.

Dana abadi ini, lanjut Wa Ode, sekaligus mengantisipasi “kutukan” sumberdaya alam, yang sudah pernah terjadi di banyak negara. Dalam banyak kasus, daerah yang kaya sumberdaya alam, termasuk sumberdaya migas,justru memiliki tingkat kesejahteraan dan pembangunan manusia lebih rendah dibanding daerah miskin sumberdaya alam.

“Untuk menghindari kutukan sumberdaya alam, perlu disiapkan dana abadi sebagai tabungan generasi mendatang, saat sumberdaya alamnya sudah habis,” papar anggota Komite II DPD RI seraya menambahkan, konsep dana abadi migas sudah diterapkan di negara kaya migas, seperti Norwegia dan Kanada, yang terbukti berhasil terhindari dari kutukan sumberdaya alam.

Tingkatkan Produksi, Turunkan Emisi

Selain menyangkut kepentingan daerah, Komite II juga memberi pandangan dan pendapat terkait peningkatan produksi dan pelestarian lingkungan. DPD RI memberi pandangan bahwa dalam RUU Migas perlu menyoroti peningkatan produksi, karena permintaan terhadap minyak Indonesia mengalami peningkatan. Lembaga senator ini menyadari, peningkatan produksi bisa dilakukan dengan memanfaatkan kilang minyak tua.

Agar kilang minyak tua tetap berproduksi maksimal namun tidak berdampak ekologi, Komite II merekomendasikan agar RUU Migas mengatur ketentuan dan kewajiban perusahaan untuk mengembangkan carbon capture and storage (CCS). CCS merupakan salah satu teknologi untuk menangkap karbon (emisi) yang dihasilkan oleh industri minyak dan batubara, yang ditangkap lalu disimpan dalam bumi sehingga dapat menghasilkan minyak yang lebih banyak.

Teknologi CCS tidak hanya meningkatkan produksi kilang minyak tua, tapi sekaligus menurunkan emisi karbon 29 persen tahun 2030. Ini sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam pertemuan COP di Paris (Paris Agreement) tahun 2016, yakni berkontribusi dalam INDC (Intended National Determined Contribution) dengan pengurangan emisi sebanyak 29 persen tahun 2030. (Kds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *