BERITABUANA.CO, JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat amanah dituntut untuk memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sehingga tumbuh dan lahir suatu komitmen.

Hal itu diungkapkan Setia Untung Arimuladi, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabandiklat) Kejaksaan RI, saat menjadi pembicara pada acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Pusdiklat Pegawai Kemdikbud, Depok, kemarin.

RNPK bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di daerah.

Disamping itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk berbagi informasi terkait permasalahan dan praktik baik serta solusi terkait pendidikan dan kebudayaan serta Reformasi Birokrasi.

Untung mengatakan, anatomi organisasi tupoksi yang harus dipelajari dan dipahami oleh ASN. Meski, diakuinya hal ini sering diabaikan. Bahkan tidak dimengerti atau lupa.

“Lupa, tidak pernah dibaca, jadi hanya rutinitas saja yang dikerjakan, ini harus diakui, ASN yang mendapat amanah dituntut untuk memahami tupoksi harus dipelajari, sehingga tumbuh dan lahir suatu komitmen,” beber Untung yang juga sebagai Ketua Umum PJI (Persatuamn Jaksa Indonesia)

“Apabila tupoksinya tidak dipelajari bagaimana mau komitmen dan konsisten,” tambahnya seraya mengatakan pemimpin harus turun ke bawah. “Rasa komitmen harus merubah kebiasaan rutinitas yang harus kita perbaiki,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Untung menceritakan pengalamannya saat menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan tahun 2009. Saat itu ia kedatangan tim penilai dan supervisi quick wins terkait optimalisasi kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi program khususnya tentang informasi penanganan perkara pidana umum, pidana khusus dimana Kejari Jaksel sebagai salah satu pilot project program reformasi birokrasi, yang pada akhirnya memperoleh penghargaan dan menerima piala Citra Pelayanan Prima.

“Predikat ini diberikan karena dinilai Kejari Jaksel telah berhasil menciptakan inovasi perbaikan dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dengan predikat amat baik sekali dan menerima Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden berdasarkan hasil penilaian Kemen PAN pada tahun 2010,” ungkap Untung.

Dalam kesempatan ini Kaban Diklat Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi, juga menyampaikan paparan mengenai keberhasilan Badiklat Kejaksaan mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN.

Dengan mengedepankan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta inovasi dari aplikasi-aplikasi di Badiklat Kejaksaan RI. “Aplikasi ini bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan,’’ tutur Untung.

Menyinggung tentang membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Untung meungkapkan, pertama sebagai pimpinan harus menerbitkan surat keputusan pembentukan tim kerja di unit kerjanya masing-masing.

Lalu, katanya, membuat pedoman apakah prasyarat membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM sudah memenuhi standar sesuai keputusan KemenPAN RB menyangkut masalah pembangunan zona integritas.

Kemudian, masih kata Untung, dari Kemen PAN diundang untuk melakukan evaluasi, setelah itu dilakukan rapat penandatanganan komitmen bersama.

“Komitmen bersama ini dilakukan di satuan kerja. Semua pegawai menandatangani komitmen bersama. Komitmen bersama untuk merubah perilakau, pelayanan internal paling utama kita mengedepankan pelayanan,” jelas Untung.

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019 dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada Selasa (12/2/19). RNPK fokus pada isu-isu strategis dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program-program prioritas nasional. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here