BERITABUANA.CO, JAKARTA–BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus sebagai komitmen dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi serta gratifikasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

“BPJS Ketenagakerjaan dan KPK nantinya akan berkoordinasi sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya yang diatur sesuai dengan ketentuan perundangan,” kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di KPK Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pertukaran data dan informasi, pencegahan tindak pidana korupsi, pelatihan, sosialisasi berkesinambungan, hingga pelaksanaan kajian dan penelitian. Hal itu untuk penguatan integritas di BPJS Ketenagakerjaan.

Agus Susanto mengatakan bahwa ke depan lembaganya akan bersama-sama dengan KPK untuk mengawal implementasi jaminan sosial (Jamsos) di BPJS Ketenagakerjaan dan juga implementasi jaminan sosial secara nasional di Indonesia sebaimana disampaikan Ketua KPK bahwa ada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Nah, ini bagaimana harmonisasi regulasinya, bagaimana persiapannya, bagaimana implementasinya,” tutur Agus Susanto serata menandaskan, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial bahwa paling lambat pada 2029, PT Taspen dan PT Asabri harus mengalihkan program kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, nota kesepahaman ini terkait banyak hal, tukar-menukar informasi pelatihan, juga pendidikan dan yang lain-lainnya. “Dan kami juga sepakat ingin mengkaji secara menyeluruh sistem jaminan sosial nasional kita,” jelasnya usai MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait tentang PT Taspen dan PT Asabri harus mengalihkan program kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, menurut Agus Rahardjo, pihaknta dalam hal ini nantinya akan mengundang BPJS Ketenagakerjaan bersama PT Taspen dan PT Asabri soal pengalihan program tersebut.

“Itu termasuk kajian kami, sesuai dengan perintah undang-undang bahwa 2029 harus bergabung. Mestinya kita sudah mempersiapkan diri, ya. Peta jalannya seperti apa, nanti perpindahannya seperti apa, nanti kita undang banyak pihak, termasuk Taspen dan Asabri,” tandas Agus Rahardjo. (Ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here