BERITABUANA.CO, JAKARTA – Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen dalam upaya memberatas mafia tanah yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan dia meminta agar para jaksa bersikap tegas, transparan dan obyektif dalam menangani kasus-kasus mafia tanah tersebut.

“Oh iya kita pantau terus jika memang ada ditemukan praktek mafia tanah. Tidak bisa tinggal diam. Masyarakat dan rakyat harus kita beri atensi lebih banyak. Siapa saja yang terlibat pasti akan diminta pertanggung jawaban,” ujar Prasetyo di Kejagung, Jakarta, Jumat (8/2).

Penegasan itu disampaikan menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus dugaan memalsukan akta otentik untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan terdakwa Muljono Tedjokusumo, di Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Saat ini perkara proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

Karena itu Jaksa Agung meminta agar JPU memaksimalkan ancaman hukumannya dalam menuntut terdakwa kasus mafia tanah ini. Prasetyo juga mengingatkan agar jangan main-main dalam menghadapi masalah tanah ini.

“Jadi tuntutannya ya harus maksimal, jangan main-main soal masalah tanah itu ” kata Prasetyo menandaskan.
Namun menurutnya, kasus mafia tanah yang kerap dalam putusan hakim ternyata bukan perbuatan pidana namun perdata, itu merupakan kewenangan hakim.

Kejaksaan, lanjut Prasetyo, juga dapat melakukan upaya lain, yakni melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan banding dan kasasi.
“Hakim punya kewenangan untuk menilai seperti itu. Betul-betul bukti nyata (pidana-red, jadi kami tidak akan tinggal diam,” ujarnya.

Sementara itu secara terpisah, kuasa hukum sejumlah korban dugaan pemalsuan surat tanah dengan terdakwa Muljono Tedjokusumo, Akhmad Aldrino Linkoln menilai vonis kasus dugaan mafia tanah memang tergantung pada putusan majelis hakim. Namun masyarakat atau korban yang menyaksikan proses persidangan bisa menilai, apakah putusan itu obyektif atau berpihak pada terdakwa.

“Karena itu hakim harus bersikap obyektif, transparan dan tegas dalam menangani kasus-kasus pertanahan,” ujarnya.

Dia juga menilai agar setiap fakta-fakta yang terungkap di persidangan harus mengarah pada kebenaran yang hakiki.
“Saya berharap sebagaimana mestinya fakta-fakta persidangan jelas kebenaran hakiki yang dikejar bukan kebenaran formal. Fakta persidangan laporan kehilangan dibuat terdakwa melalui kuasanya untuk melakukan beberapa surat menjadikan dasar sertifikat itu. Ternyata sudah hilang sudah jelas pidana,” ungkapnya Akhmad.

Sebelumnya Presiden Jokowi menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada penegak hukum jika ada praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here