BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, diimbau tidak mengahamburkan dana utang negara untuk kepentingan politik elektoral. Klaim pemerintah yang selama ini menggunakan utang untuk kegiatan produktif perlu dipertanyakan kembali.

Kritik tajam ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya yang diterima redaksi beritabuana.co, Jumat (8/2/2019).

Heri merujuk pada kritik ekonom Faizal Basri yang menyebut utang luar negeri Indonesia paling banyak digunakan untuk belanja pegawai, yakni sebesar Rp 336 triliun. Di posisi kedua adalah belanja barang sebesar Rp 340 triliun.

Sementara infrastruktur yang masuk dalam kategori kapital, berada di urutan ketiga yakni sebesar Rp 204 triliun.

“Selama ini utang pemerintah dinarasikan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Ternyata utang untuk gaji pegawai justru jauh lebih besar. Pemerintah harus jujur dan jelaskan hal ini kepada rakyat,” tandas politikus Partai Gerindra itu.

Heri mengatakan, fakta bahwa utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai sungguh sangat memprihatinkan. Seharusnya, lanjut dia, utang pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif, bukan untuk bayar gaji.

“Ini memperlihatkan bahwa pemerintah tak punya skala prioritas dalam menggunakan utang. Dilemanya lagi, pemerintah terus menaikkan gaji PNS dan tunjangan untuk TNI-Polri,” sebutnya.

Bahkan, pemerintah juga menjanjikan gaji untuk kepala desa dan aparat desa yang sumbernya juga dari utang.

“Jangan sampai untuk kepentingan elektoral, pemerintah menghamburkan dana utang hanya untuk belanja pegawai. Kalau takut diganti jangan pernah mencalonkan diri jadi capres. Ini Republik bukan kerajaan,” tutup Heri. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here