BERITABUANA.CO, JAKARTA–Jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan dan negara menjamin kepastian tersebut dengan membentuk lembaga penyelenggara jaminan sosial sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban dalam melindungi warga negaranya.

“Program jaminan sosial yang dimaksud dalam hal ini mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun,” kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) Agus Susanto di Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Jaminan pemberian layanan dan perlindungan atas risiko gangguan kesehatan dijalankan BPJS Kesehatan. Sedang untuk jaminan kecelakaan jerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun dijalankan BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, Agus menjelaskan pentingnya seluruh pekerja mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menjekaskan hal itu dengan mengambil contoh berupa kecelakaan yang dialami Donny Saputra Listi, non-ASN Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan. “Donny mengalami kecelakaan saat bekerja dimana mobil Damkar yang ditumpangi terbalik dan mengakibatkan pendarahan di otak dan harus dilakukan tindakan operasi bedah kepala,” kata Agus.

Keberadaan Donny itu adalah pekerja non-ASN yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, ujar Agus, semua risiko yang terjadi saat yang bersangkutan bekerja sudah menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan yang akan memberikan pelayanan yang optimal sampai sembuh tanpa batasan biaya.

Agus yang melakukan peninjauan terhadap pasien kecelakaan kerja Donny di RS OMNI Alam Sutera menegaskan bahwa hingga akhir Desember 2018 jumlah pekerja di Indonesia yang telah memiliki perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 50 juta pekerja. Dari jumlah itu, 1,5 juta pekerja di antaranya merupakan pegawai non-ASN.

Peraturan Pemerintah (PP) 49 tahun 2018 yang baru disahkan pemerintah juga menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi PPPK dan Non ASN dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Sesuai UU, SJSN dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Pemberian layanan dan kepastian manfaat yang didapatkan oleh peserta serta relasi yang baik dengan pemerintah daerah, tentunya menjadi jawaban atas pencapaian jumlah pegawai non ASN yang cukup tinggi meskipun masih banyak hal lain yang perlu diperhatikan agar implementasi perlindungan bagi seluruh pekerja non ASN dapat terwujud,” tandas Agus. (Ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here