BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ada tata kelola yang salah di kepemerintahan saat ini, sehinga masih terjadinya tingkat kemiskinan di daerah Maluku dan Papua, atau daerah Indonesia timur lainnya. Padahal kedua daerah itu tidak miskin. Misal Maluku kaya akan hasil laut, terutama ikan, dan Papua jelas ada freeport. Tapi, nyatanya daerah itu miskin.

Demikian kesimpulan hasil diskusi yang bertajuk “Keadilan Pembangunan Maluku dan Papua, Apa Solusinya?” yang diadakan di Sriwijaya Center, Jalan Sriwijaya 1/35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/2/2019).

“Solusi yang baik untuk menghilangkan kemiskinan itu adalah, menghilangkan Otonomi khusus (Otsus). Otsus itu yang kaya bukan masyarakat papua, tapi orang di luar papua,” kata pengamat sekaligus akrtivis Papua, Roy Simbiak.

Karena itu, lanjut Roy, tidak ada jalan lain, kecuali pindahkan kewenangan kepasa masyarakar Papua untuk mengelola kekayaan alamnya sendiri.

Hal senada juga dikatakan tokoh dari Maluku Amir Hamzah Marasabesay. Terhadap Maluku pun ia meminta hal yang sama untuk mesejahterakan masyarakat Maluku.

“Berikan kewenangan masyarakat Maluku mengelola hasil lautnya sendiri. Kalo hasil laut Maluku dikelola sendiri akan lebih baik. Bahkan Maluku bisa lebih kaya dari Batam,” cetus Amir.

Pemerintah Pusat, lanjut Amir, tidak jujur. Bila Pemerintah Pusat jujur, Maluku akan sejahtera. Blok Marsela, misalnya. “Itu kan ada diwilayah Maluku. Mestinya masyarakat setempat, dalam hal ini Pemda memiliki bagian sepertiga persen dari penghasilan. Tapi nyatanya tidak. Justru terbalik Pemerintah Pusat yang memiliki wewenang penuh,” katanya.

Karenanya, ia berharap kepada Prabowo – Sandi, jika terpilih sebagai presiden. Memberikan
masyarakat Maluku mengelola laut. Kekayaan Maluku langsung dikelola Pemda. Atau pemerintah harus adil dalam memberikan keuntungan dari hasil laut atau kekayaan di Maluku.

“Semua jangan hanya sebatas basa basi semata. Hukum adat dikesampingkan. Janji buat tol laut juga mangkrak,” katanya.

ILUSTRASI

Pesimis

Menanggapi keluhan tokoh Papua dan Maluku, Pakar Sosiologi Politik, Dr. Thomas Matulessy pun menanggapinya dengan nada pesimis.

Menurut dia, saat ini masyarakat Maluku dan Papua tertinggal jauh dibanding daerah di daerah Jawa. Bagaimana tidak tertinggal, kata Thomas, Pulau Seram di Maluku sudah di kapling-kapling oleh tuan besar.

“Banyak perusahaan-perusahaan gak jelas mengusai kapling itu, dan banyak yang ngantongi HPH. Perusahaan itu setelah dilacak keberadaannya, tidak jelas. Yang sudah dikavling itu sangat luas,” kata Thomas.

Begitu juga di Papua. Di Papua, di Kabupaten Boven Digul yang sangat luas, lebih luas dari DKI, juga sudah dikuasai oleh bukan orang Papua.
Persoalannya sama pemiliknya juga tidak jelas.

Nah, seperti itu persoalannya apa? Persoalannya adalah aturan. Karena memang ada aturan yang membolehkan modal asing.

Solusi saat ini, peraturan tersebut harus dihantam. Karena selain ada aturan pemilik modal asing, ada juga aturan soal boleh memperkerjakan tenaga kerja asing

“Itu persoalannya. Jadi jangan protes. Karena memang ada UU-nya. Solusinya, siapa pun presiden aturan itu harus dibenahi. DPR juga harus membedah ulang aturan itu. Karena ini gak terjadi di Papua, Maluku saja. Daerah lain juga,” tandas Thomas.

“Jika hal seperti itu tidak dibenahi, sangat-sangat mungkin, satu per satu aset negara dikuasai  asing. Kemudian, kenapa Maluku, Papua miskin. Ya, karena memang dimiskinkan. Padahal satu aja Freeport bisa menyumbang daerah-daerah diseluruh Indonesia,” katanya lagi.

Jadi nantinya, tidak ada lagi kiasan, ada gula ada semut, dan yang dipindahkan semutnya. Yang ada, gulanya disebar, semutnya pada datang sendiri ketempat gula itu.

“Saya khawatir jika didiamkan terus, bukan negara akan punah, tapi negara akan gagal,” seloroh Thomas.

Sementara Pakar Pembangunan Daerah Hendry Apituley, meyoroti masalah kesenjangan kesejahteraan itu dengan sangat keras. Ia menyatakan tidak percaya oleh aparat pemerintahan. Alasan ketidakpercayaan, karena mereka selalu mengedepabkan sebagai abdi negara.

“Ya benar, mereka abdi negara. Hanya mengabdi kepada negara. Tidak kepada masyarakat. Jadi jelas mereka gak mikirin masyarakat,” kata Hendry.

Makanya, Hendry mengaku, tidak mau sebut dirinya Indonesia. Lebih memilih sebagai Maluku. Karena Maluku miskin, jadi saya sebagai putra Maluku memiliki tanggung jawab.

“Tanggung jawab saya menerapkan Sila Kelima. Bukan seperti yang didengangdengungkan Sila Kesatu dalam Pancasila,” katanya.

Ia berharap tidak perlu kita mengagungkan Sila Pertama. Karena negara itu berkewajiban menerapkan Sila Kelima untuk masyarakat.

“Negara itu mempersiapkan mensenjahterakan rakyat. Bukan masuk sorga sila pertama. Jangan sok ngomong pancasila. Bayangkan 40 orang terkaya, hartanya lebih besar dari APBD kita. Apa itu. Bubar aja nih negara,” tegasnya.

Selain itu, semua presiden cuma janji. SBY janji pemerataan, belum ditepati. Kemudian Jokowi poros mariti, juga sama. “Porosnya malah pindah ke barat. Kita kena tipu,” katanya.

Kepada Prabowo – Sandi, jika terpilih, Hendry meminta semua yang salah dibenahi. Sudahi semua yang salah. Agar daerah-daerah masyarakatnya sejahtera. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here