MA Jelas, PK Sohibul Cs Tak Menunda Kewajibannya Bayar 30 M ke Fahri

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam hal ini Sohibul dan empat tergugat lainnya yang akan mengajukan peninjauan kembali (PK), terkait persoalan ganti rugi sebesar Rp 30 miliar dengan Fahri Hamzah, tidak lantas menunda kewajibat Sohibul CS membayar ganti rugi.

Penegasan ini disampaikan juru bicara Mahkamah Agung (MA), Andi Samsan Nganro kepada wartawan di Gedung MA, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Sebab, menurut Andi pengajuan PK tidak akan menunda eksekusi yang diperintahkan dalam putusan di tingkat kasasi. Hal itu diatur dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

“Prinsipnya PK tidak menangguhkan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi itu sendiri, tergantung dengan pengadilan tingkat pertama atau tergantung kebijakan ketua PN setempat,” ujarnya.

Putusan ganti rugi Rp 30 miliar merupakan imbas gugatan Fahri Hamzah ke PN Jakarta Selatan, atas pemecatan dirinya oleh PKS. Gugatan Fahri itu dikabulkan hakim dan PKS diminta membayar ganti rugi Rp 30 miliar.

Para tergugat yakni Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS Abdul Muiz Saadih, Ketua Majelis Tahkim PKS Hidayat Nur Wahid, anggota Majelis Tahkim PKS Surahman Hidayat, anggota Majelis Tahkim PKS Abdi Sumaithi, dan Presiden PKS Sohibul Iman divonis bersama-sama membayar ganti rugi kepada Fahri sebesar Rp 30 miliar.

Lantas, PKS mengajukan banding. Namun hingga tingkat kasasi di MA, hakim tetap memenangkan Fahri dan meminta pembatalan pemecatan tersebut.

Terakhir, partai yang diketuai Sohibul Iman itu menyatakan bakal mengajukan PK ke MA, dan rencananya tersebut sudah disampaikan ke lawyernya. (Ardi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *