PKS Ajukan PK, Kuasa Hukum Fahri Minta Para Tergugat Jangan Cari Alasan

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief menilai langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di bawah kepemimpinan Sohibul Iman akan mengajukan peninjauan kembali (PK), justru memperlihatkan ketidakpatuhannya terhadap putusan pengadilan. Sebab, putusan pengadilan dalam perkara pemecatan kliennya sebagai kader PKS sudah berkekuatan hukum tetap (inkrcaht).

“Putusan pengadilan sebenarnya bukan hanya tentang ganti rugi Rp 30 Miliar, tetapi juga ada hal lainnya. Mestinya mereka para tergugat, tidak perlu cari alasan yang semakin memperlihatkan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan,” kata Mujahid dihubungi wartawan, Rabu (30/1/2019).

Pernyataai ini disampaikan Mujahid menanggapi pernyataan salah satu Ketua DPP PKS Ledia Hanifa bahwa proses hukum belum selesai dan pihaknya masih akan mengajukan PK.

Masih dikatakan Mujahid, putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrcaht van gewidsje) dan sudah bisa dilakukan eksekusi, sehingga upaya hukum PK sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai alasan untik menunda eksekusi.

“UU telah mengatur secara jelas bahwa permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (Pasal 66 ayat (2) UU tentang Mahkamah Agung ),” tegas dia.

Bahkan, Mujahid menyarankan agar PKS untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang yang mengerti mengenai aturan hukum.

“Jika tidak mengerti jalur hukum, baiknya tanyakan kepada lawyer/kuasa hukum,” sindir Mujahid Latief.

Sebelumnya, Fahri Hamzah mengaku belum menerima uang Rp 30 miliar dari PKS atas kasus sengketa yang dia menangi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Karena itu, Fahri menyebut akan mengungkap persekongkolan sejumlah elite PKS.

“Secara politik saya akan mengungkap kasus ini lebih dalam karena persekongkolannya itu akan tampak nanti,” tegas Fahri Hamzah. (Aldo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *