BERITABUANA.CO-JAKARTA, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimis pada tahun 2019 ini realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) naik menjadi sebesar 8,6 triliun rupiah, dibandingkan dengan tahun 2018 lalu sebesar Rp 8,2 triliun.

“Tahun 2019 kita memiliki target 8,6 triliun. Namun demikian, PNBP tidak boleh membebani masyarakat. Untuk itu kami akan memformulasikan mana yang harus dikenakan PNBP dan mana yang tidak,” kata Menhub Budi Karya saat memberikan pembekalan kepada sekitar 600 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Kementerian Perhubungan, Rabu (30/1).

Kemenhub, lanjutnya akan memaksimalkan potensi PNBP dari sektor Perhubungan Laut, dimana pada tahun lalu PNBP terbesar berasal dari sektor perhubungan laut.

“Selain berperan dalam penerimaan negara, PNBP juga berfungsi dalam memperbaiki pelayanan instansi negara kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan tersebut bisa dibiayai dari PNBP sehingga apa yang dibayarkan masyarakat berupa PNBP, dapat kembali dinikmati oleh masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, di sektor transportasi penerimaan PNBP dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan transportasi seperti pembangunan infrastruktur seperti Bandara, Pelabuhan di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam), maupun untuk meningkatkan pelayanan publik lainnya.

Menhub pun mengemukakan, dari total pagu anggaran Kementerian Perhubungan pada Tahun 2019 sebesar Rp 41,55 Triliun atau sebanyak 35 persen akan dialokasikan untuk sektor perkeretaapian.

Hal ini dikarenakan sektor kereta api merupakan capital intensive, yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar guna melanjutkan proyek-proyek pembangunan rel kereta jalur ganda, jalur kereta di Pulau Jawa bagian selatan, serta beberapa proyek lainnya.

“Kereta ini adalah suatu representasi angkutan massal, angkutan masa depan yang ramah lingkungan dan itu menjadi konsentrasi kita,” jelas Menhub Budi, seraya menyebutkan pada tahun 2019 akan memaksimalkan anggaran untuk pelayaran rakyat dan tol laut meningkat hingga 60-70 persen dari jumlah yang sebelumnya, dan penambahan ini akan diambil dari efisiensi rencana anggaran yang sudah dilakukan.

Sedangkan, untuk sektor perhubungan udara, lanjut Menhub, pada tahun 2019 anggaran akan di titik beratkan untuk melengkapi alat-alat navigasi udara serta menempatkan SDM pada simpul-simpul transportasi yang berada di Papua dan Kalimantan Utara.

“Tetapi secara komersial, kita juga mendorong agar Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 untuk mengelola sejumlah kurang lebih 30 bandara,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menhub ikut berpesan agar setiap Kuasa Pengguna Anggaran dapat secara aktif berkoordinasi dengan unit terkait baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan anggaran agar tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran tetapi juga memaksimalkan daya guna anggaran agar bisa diperoleh secara nyata dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. (yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here