Banyak Kelemahan Program Infrastruktur Ruas Jalan Tol di Pemerintahan Jokowi

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pembangunan infrastruktur di pemerintah Jokowi, khususnya di sejumlah ruas jalan tol, banyak dikatakan sejumlah orang sudah menghubungkan kota-kota besar di Indonesia. Tapi kenyataannya masih banyak kelemahan dalam pembangunan tersebut.

Kelemahan yang terlihat, di antaranya, harga tol yang terlalu mahal, hingga kurang terkoneksinya dengan jalan arteri di banyak tempat.

“Bicara infratruktur jalan, tidak terlepas dari peningkatan konektifitas, penyediaan air dan pengelolaan air hingga perumahan,” kata pakar infrastruktur, Bambang Susanto Priyo Hadi, MPA dalam diskusi Indonesia Pasca Jokowi “Pembangunan Infrastruktur Untuk dinikmati, Siapa?” di Media Center Prabowo-Sandi Jalan Sriwijaya I Nomor 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019).

Bambang memaparkan, selama ini banyak pihak yang mengatakan bahwa di periode pertama pemerintahan Jokowi telah dibangun sekitar 900 km jalan tol dari total 1.800 sekian kilometer jalan tol.

Menurut Bambang, angka-angka tersebut sesungguhnya belum menunjukkan sesuatu yang luar biasa di sektor pembangunan infrastruktur.

Pembangunan jalan tol yang dilakukan saat ini, jelas Bambang, hanya akan memenuhi kebutuhan sesaat, yakni kebutuhan di hari libur nasional seperti lebaran, natal, atau tahun baru. Tapi, di hari lain, sepi.

“Di hari lain, silahkan lihat. Mereka kosong, sepi sekali. Kalau kita lihat jalan tol menuju ke Cirebon, mana yang ramai? Kecuali di 15 hari itu (lebaran, natal tahun baru) penggunaannya itu,” ungkapnya.

Masalah kedua, yakni pembangunan jalan tol saat ini juga dinilainya kurang direncanakan dengan baik. Termasuk upaya pembangunan jalan tol bertumpuk (layang) yang menyedot terlalu banyak biaya.

“Harga tol mahal sekali karena tidak menggunakan teknologi yang umum, seperti tol bertumpuk atau layang, sekitar 500 milyar per km. Kalau jalan tol biasa setengahnya saja tidak sampai. Jalan tol ini juga hanya untuk memenuhi kebutuhan tertentu,” ucapnya.

ILUSTRASI

Kemudian, masih menurut Bambang, sistem pembangunan jalan tol juga tidak pernah direncanakan dengan melakukan integrasi dengan jalan-jalan lainnya. Padahal, dalam melakukan pembangunan infrastruktur, yang harus diutamakan adalah penambahan pembangunan jalan arteri atau jalan negara.

“Yang paling penting disediakan adalah bukan jalan tol, tapi jalan arteri atau jalan negara. Di UU disebutkan jalan tol hanya sebagai jalan alternatif,” kata Bambang.

Dirinya mencontohkan, efek pembangunan jalan tol juga mengakibatkan masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan pribadi ketimbang angkutan publik. Seharusnya, pemerintah bisa menyeimbangkan antara kebutuhan penambahan infrastruktur jalan tol dengan arteri, termasuk jalan-jalan penghubung lainnya.

“Posisi inilah yang kami katakan, apa yang selalu digambarkan gemborkan jalan tol, pertama kemanfaatan jalan tol hanya sesaat, kedua tidak tersambung dengan sistem di bawahnya dengan baik. Terjadi bottle neck. Ketiga, pemanfaatan yang berlebihan kepada angkutan pribadi dibanding angkutan umum,” ujarnya.

Infrastruktur Perumahan

Pembicara lainnya, yakni pakar pembangunan daerah, Agung Mulyana, berbicara bahwa saat ini pemerintah juga nampak kurang memperhatikan masalah peningkatan kebutuhan infrastruktur di bidang perumahan rakyat.

Menurut Agung, pemerintah seharusnya tidak hanya menargetkan satu juta rumah tiap tahunnya, tapi juga menjalankan program pembangunan perumahan untuk semua.

“Sistem penyediaan rumah, juga masih tidak jelas, termasuk dukungan sistem administrasinya.
Kebijakan di bidang perumahan tidak terpadu dan kurang jelas komandonya. Tidak singkronya antara pusat dengan pemerintah. Program kedepan pemerintahan sebaiknya adalah pembangunan perumahan untuk semua,” ungkapnya. (Min)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *