Anggota DPD RI Minta Pemerintah Sahkan PP Desertada

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota DPD RI Fachrul Razi meminta pemerintah segera mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada), sebagai dasar pemekaran daerah.

“Kami meminta pemerintah menandatangani PP Desertada agar pembentukan daerah otonomi baru (DOB) terwujud,” kata Fachrul dalam konferensi pers di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/1/2019) lalu.

Fachrul menyakini Presiden RI Jokowi konsisten menjalankan Nawacita dan prinsip-prinsip undang-undang dalam penguatan daerah melalui DOB. Namun, dia menyesalkan ketika di sekeliling Presiden, terdapat orang-orang yang menghambat pembentukan DOB.

“Kami percaya Presiden Jokowi konsisten menjalankan UU. Namun, kami sesalkan ketika di sekelilingnya ada yang menghambat pembentukan DOB,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas DOB) se-Indonesia Abdurrahman Sang mengatakan bahwa pihaknya tetap meminta pemerintah menandatangani PP sebagai landasan hukum pemekaran daerah.

Menurut dia, dari 173 daerah yang diusulkan menjadi DOB, ada 43 juta penduduknya. Hal ini akan berpengaruh besar dalam kontestasi pemilu. Ia menghormati pandangan pemerintah bahwa anggaran negara tidak mencukupi untuk pembentukan DOB.

“Memang ada agenda politik tidak lama lagi, dan kami minta Presiden menandatangani PP tersebut agar pemekaran segera dilakukan,” ujarnya.

Penanggung Jawab DOB 33 kabupaten di Papua Philips Wona meyakini Presiden Jokowi punya pertimbangan lain. Namun, jangan sampai pihaknya menjadi korban.

Ia mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak boleh membuat pernyataan-pernyataan yang membuat situasi bertambah keruh.

PP Desertada, menurut dia, harus ditandatangani karena merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Jadi, jangan sampai kami salahkan orang Papua yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan negara,” katanya.

Menurut dia, itu sebenarnya mereka meminta supaya ada kesejahteraan.

“Yang bisa menjawab adanya kesejahteraan itu adalah adanya pemekaran,” katanya. (Ndus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *