BERITABUANA, JAKARTA – Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berperkara dengan salah satu kadernya, yakni Fahri Hamzah, siap-siap untuk disita harta kekayaannya. Itu pun, jika masih mengindahkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memerintahkan kepada mereka untuk segera mengganti rugi immateril sebesar 30 Miliar, juga surat somasi sesuai putusan pengadilan.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Tim Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief SH., kepada awak media di PN Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019) usai secara resmi mengajukan surat eksekusi terhadap pihak tergugat yakni pimpinan PKS untuk segera mengganti rugi immateril sebesar 30 Miliar sesuai putusan pengadilan.

Untuk diketahui, para pimpinan PKS yang berperkara dengan Fahri Hamzah adalah Presiden PKS Sohibul, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuroh Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis dan Abdi Sumaithi.

Melanjutkan pernyataanya, Mujahid mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara, setelah surat permohonan diterima maka pengadilan akan memberikan peringatan (aanmaning) kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dalam jangka waktu selama-lamanya 8 hari.

“Ketika kita sampaikan surat ini, Ketua PN Jaksel akan memanggil para pihak yang kalah untuk mengingatkan mereka agar melaksanakan segala amar putusan dalam jangka waktu 8 hari. Jadi kita tunggu saja, jika tetap tidak melaksanakan maka kami akan mengajukan sita eksekusi (executorial beslag) terhadap harta kekayaan merekaā€¯ imbuhnya.

Dia juga mengatakan akan mengidentifikasi aset-aset mana bisa kita ajukan penyitaan untuk membayar kerugian immateril. Selain eksekusi aset-aset, pihaknya pun juga akan meminta PN Jaksel mengabulkan status dari Fahri Hamzah di DPP PKS.

“Tentu saja selain immateril ada juga hal-hal lainnya. itu bisa secepatnya dilaksanakan seperti mengembalikan status hak Fahri Hamzah belum ada respon dari mereka,” tandasnya.

Mujahid menuturkan bahwa pihaknya sebenarnya sudah meminta kepada pihak tergugat secara baik-baik untuk mematuhi putusan pengadilan yakni pada tanggal 9 Januari 2019 kemarin menyampaikan surat kepada pihak tergugat, untuk melaksanakan putusan secara sukarela dan diberikan waktu satu minggu namun tidak ada tanggapan.

Kemudian, pada tanggal 16 Januari kemarin pihaknya mengajukan somasi hingga pada Rabu (23/1/2019) lalu, namun kembali tidak ada respon baik dari para tergugat.

“Karenanya pada hari ini, kami mengajukan surat eksekusi kepada Ketua PN Jaksel dengan semua syarat yang telah kami penuhi dan surat keterangan incraht bahwa putusan itu berkekuatan hukum tetap,” tegas Mujahid.

Sebagaimana diketahui dengan ditolaknya Permohonan Kasasi PKS oleh Mahkamah Agung, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan dapat dilaksanakan, yang salah satu amarnya adalah mewajibkan PKS membayar ganti kerugian immaterial kepada Fahri Hamzah sebesar 30 milyar. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here