BERITABUANA, DENPASAR-— BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan para karyawannya menjadi Tunas Integritas untuk implementasi pembangunan Sistem Integritas Nasional dalam Workshop Anti Korupsi Batch I Tahun 2019 dengan tema “Peran Tunas Integritas dalam Implementasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi”.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari rencana besar kami untuk menegakan integritas  institusi dengan mempersiapkan dan mendidik internal BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari penegakan Sistem Integritas Nasional,” kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di Denpasar, Rabu (23/1/2019).

Pendidikan para Tunas Integritas, jelasnya, sudah dilaksanakan sejak tahun 2016.  Saat ini jumlah Tunas Integritas BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai 312 orang karyawan di seluruh Indonesia. Namun peran dan kompetensi mereka akan terus dipertajam dan ditingkatkan.

Untuk itu, ungkap Agus, pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman memberikan bimbingan teknis kepada  318 karyawan sebagai Tunas Integritas. Hal ini sangat penting karena saat ini dihadapkan pada perubahan yang sangat besar dan cepat  yaitu  adanya revolusi industri 4.0 yang merubah cara hidup, dan penanganan karyawan kepada peserta.

Agus menegaskan, kalau ingin punya badan/lembaga yang sehat, ya harus punya anti bodi atau vaksin yang bisa menolak korupsi dan gratifikasi. Untuk itu, ke 538  Tunas Integritas yang dididik saat ini akan menjadi vaksin yang disebar ke seluruh organ BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

Untuk diketahui, capaian yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan sepanjang 2018, diganjar KPK dengan penghargaan  sebagai lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Sehubungan hal itu, Komisionet Ombudsman Dadan  S. Suharmawidjaya menyambut baik inisiatif nanajemen BPJS Ketenagakerjaan dalam membangun format pencegahan korupsinya.

“Ombudsman, akan  memperkuat dari pengelolaan administrasinya, karena pangkal korupsi adalah akibat mala administrasi, penyalahgunaan jabatan dan wewenang,” tegasnya.

Sementara itu Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK Sujarnako mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan luar biasa  karena lembaga ini bekerja tidak menggunakan dana APBN dan kini mengelola dana Sekitar Rp330 triliun. Tentu KPK sambut baik pengelolaan tata kelola anti korupsi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.

“Para Tunas Integritas ini akan jadi mata dan telinga KPK dalam melakukan pengawasan, pemantauan dan pencegahan korupsi yang berpotensi dilakukan eksternal dan internal lembaga ini,” tandas Sujarnako. (Ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here