BERITABUANA, JAKARTA– Pemerintah Indonesia dan pemerintah Hongkong  berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan  pekerja migran Indonesia ( PMI) yang bekerja di Hong Kong.

“Saya sangat mengapresiasi kerja sama dan komitmen pemerintah Hong Kong dalam hal perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya dalam hal jaminan sosial dan kenaikan gaji,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di  di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Lebih jauh Hanif saat menerima kunjungan Sekretaris Buruh dan Kesejahteraan Hong Kong, Law Chi Kwong menjelaskan, pemerintah Hong Kong menaikkan gaji pekerja migran Indonesia dari HKD 4,410 menjadi HKD 4,520 sejak September 2018 dan peningkatan sanksi/hukuman bagi agensi yang melanggar aturan dalam amandemen Employment Ordinance.

“Saya juga berharap pemerintah Hong Kong dapat menyusun  standar gaji bagi para pekerja yang telah bekerja selama lebih dari 5 tahun, sehingga terdapat perbedaan antara gaji pekerja baru dan pekerja lama yang tentunya telah berpengalaman,” ujar Hanif.

Selain gaji, ungkap Hanif, bentuk lain perlindungan bagi pekerja migran adalah melalui pemberian jaminan sosial. Pemerintah Hong Kong mendorong dan mendukung seluruh pekerja migran untuk memiliki jaminan sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Regulasi yang berlaku di Indonesia pun mengatur bahwa setiap pekerja migran Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Hanif. Untuk itu, ke depannya, ia berharap bahwa BPJS Indonesia dapat bekerjasama lebih erat dengan badan penyelenggaran jaminan sosial di Hong Kong.

Hong Kong merupakan salah satu tempat tujuan penempatan pekerja migran Indonesia, khususnya pada sektor non-formal. Per bulan Desember 2018, tercatat sejumlah 165.907 orang WNI bekerja sebagai Domestic Helper di Hong Kong.

Sementara itu, Sekretaris Buruh dan Kesejahteraan Hong Kong, Law Chi Kwong, mengungkapakan, permintaan terhadap pekerja Indonesia jumlahnya terus meningkat. “Banyak permintaan terhadap pekerja migran Indonesia dan hal itu disambut positif dengan banyaknya calon pekerja Indonesia yang berminat untuk bekerja di Hong Kong,” ujar Law.

Selain itu, pihaknya juga akan terus meningkatkan komitmen terhadap perlindungan pekerja Indonesia khususnya dalam bidang keuangan dan juga pelatihan. Sebagai contoh, kata Law, Pemerintah Hong Kong sudah melakukan Pelatihan Pembantu Rumah Tangga Asing untuk Perawatan Lansia (Pilot Scheme Training for Foreign Domestic Helper on Elderly Care) yang turut diikuti oleh 11 orang pekerja migran Indonesia. (Ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here