BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM) M Mahendradatta, menyatakan keberatan dan tidak bisa menerima bila pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir yang dituduh sebagai teroris, terkait masalah politik, juga sebagai wujud kecintaan pemerintah terhadap ulama. Pembebasan tersebut, murni masalah hukum.

“Ini masalah hukum, bukan masalah politik, atau pemberian. Ini bukan membuktikan apapun yang bersifat politis. Saya tidak terima. Begitu juga bila disebut pembebasan sebagai bentuk kecintaan terhadap ulama,” kata dia saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu (19/1/2019)

Jika ada yang beranggapan seperti yang tidak bisa diterima TPM, dengan amat menyesal, ia juga akan menyatakan pembebasan terpidana Bos Century Robert Tantular sebagai wujud cinta koruptor.

“Itu kan tidak boleh, makanya kita harus pandang ini sebagai hal biasa dan menurut hukum yang berlaku,” tuturnya.

Menurut Mahendradatta, sudah sejak lama pihak menuntut pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Jadi, bukan tiba-tiba lagi duduk-duduk dapat anugerah atau buah jatuh, pembebasan, bukan.

“Kami telah mengurusnya sejak lama bertahun-tahun, yang pertama kami sudah kirimkan surat kepada Presiden RI untuk membebaskan berdasarkan alasan kemanusiaan,” ujar Mahendradatta.

Selanjutnya, kata dia, berdasarkan alasan-alasan yang bisa diterima menurut hukum antara lain karena usia lanjut dan menurut TPM bahwa Abu Bakar Ba’asyir itu adalah tahanan tertua di Indonesia dan menyandang penyakit.

“Sudah sejak lama kami mengirimkan surat pada Presiden untuk membebaskan Ustadz karena alasan demikian karena ada presedennya silakan tanya Kalapas, ada presedennya bilamana narapidana sakit yang dikhawatirkan bisa merenggut jiwanya itu lebih baik dibebaskan dan dibantarkan,” tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir dilakukan demi alasan dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

“Ya, yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya beliau kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Nglampangsari, Cilawu, Garut, Jumat (18/1).

Presiden yang menugaskan kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, untuk mengupayakan pembebasan Ba’asyir membenarkan bahwa kondisi kesehatan Ba’asyir yang menurun menjadi pertimbangan utama.

Namun, dia menegaskan ada banyak pertimbangan lain yang diperhatikan.

Abu Bakar Baasyir telah menjalani masa hukuman selama 9 tahun dari total pidana 15 tahun atas kasus terorisme yang dijatuhkan kepadanya. (Min)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here