BERITABUANA, JAKARTA – Ratusan pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka menuntut adanya perbaikan regulasi kepada pemerintah.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Roma Hutajulu mengatakan pihaknya berupaya memfasilitasi massa Ojek Online ke Dinas Perhubungan maupun Suku Dinas terkait.

“Kawan-kawan ojol ini menuntut adanya aturan untuk kerja mereka,” kata Roma di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Roma melanjutkan, pihaknya sudah melakukan pemetaan di beberapa ruas di Jakarta Pusat untuk mengantisipasi adanya sweeping dan aksi main hakim sendiri.

“Sampai saat ini memang belum ada laporan. Niat swepping ada, tapi yang murni aksi banyak. Aman kok,” katanya

“Kami imbau mereka jangan lakukan sweeping. Jagalah ketertiban, nantinya, mereka hanya boleh beraksi sampai pukul 18.00 WIB.” tambah Roma.

“Kami berikan imbauan agar mereka selalu tertib dan mentaai aturan. Karena ini kan memang jalan umum, supaya kegiatan masyarakat tak terganggung,” jelas.

Sementara itu, Dandim 0501/ Jakarta Pusat Letkol (Inf) Wahyu Yudhayana mengatakan, pihaknya menyiapkan 50 personel untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa ini.

“Kami imbau masyarakat yang melakukan aksi untuk menjaga ketertiban dan keamanan,” kata Wahyu.

Komunitas ojek online Jabodetabek menggelar Aksi Damai 151 pada 15 Januari mendatang di depan Istana Negara.

Moderator Aksi Damai 151 yang kerap disapa Bang Maung mengatakan, aksi damai dilakukan dengan tujuan menyampaikan tiga tuntutan yang sama seperti aksi-aksi turun ke jalan sebelumnya.

Mereka juga ingin menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan nasib para pengemudi ojek online.

Aksi ini untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai ojek online agar dapat ditampung dan diselesaikan. Kami berharap ini aksi yang terakhir sehingga ojek online Indonesia bisa mendapat keadilan dan kesejahteraan.

Maung menambahkan, tuntutan pertama yang ingin disampaikan para pengemudi adalah meminta aplikator ojek online untuk menetapkan tarif batas atas dan bawah yang lebih manusiawi.

Tuntuan kedua adalah meminta pemerintah membuat regulasi terkait transportasi online.

Kemudian tuntutan ketiga adalah meminta aplikator untuk menetapkan sistem kemitraan yang adil bagi para pengemudi.

Maung menegaskan, Aksi Damai 151 dilakukan tanpa ditunggangi kepentingan politik dari pihak manapun.

Ia memastikan, aksi itu tidak menimbulkan tindakan anarkistis yang dapat meresahkan masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

Apabila selama berlangsungnya aksi damai ini ada oknum yang sengaja melakukan tindakan anarkistis, ia nyatakan itu bukan bagian darinya.(CS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here