BERITABUANA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, pembentukan Tim Gabungan Penyidikan Kasus Penyiraman Air Keras terhadap salah seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, tidak ada kaitannya dengan politik menjelang pelaksanaan Pilpres 2019.

“Itu rekomendasi bukan dari kita lho, itu rekomendasi dari Komnas HAM yang keluar seingat saya di pertengahan Desember, tanggal 21 Desember udah keluar rekomendasi Komnas HAM itu. Itu rekomendasi dari Komnas HAM, hati-hati. Rekomendasi dari Komnas HAM kepada Polri agar dibentuk Tim investigasi atau Tim gabungan agar masalah itu selesai. Tim terdiri dari KPK, Polri dan para pakar,” kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Petahana Capres 2019 itu pun menambahkan bahwa sebagai presiden, dirinya hanya bertugas mengawasi agar kasus Novel dapat terselesaikan hingga tuntas.

“Kalau saya, urusan saya mengawasi agar itu termonitor, mengawasi agar masalah ini segera selesai. Ini kan memang setiap kasus mesti kan harus ada bukti-bukti awal yang komplit. Saya itu bagian ngejar-ngejar saja, bagian mengawasi sama ngejar-ngejar. Harus selesai harus selesai, cepat selesai, itu aja tugas saya,” pungkasnya.

Tim gabungan akan bekerja selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019. Dari salinan surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019, tim gabungan terdiri dari 65 orang.

Sebanyak 53 orang berasal dari Polri, dua orang pakar, satu akademisi, satu orang dari unsur organisasi masyarakat sipil, satu orang Komisioner Kompolnas, dua orang mantan Komisioner Komnas HAM, dan lima orang dari unsur KPK. (Aldo)