BERITABUANA, JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap rencana pemerintah untuk melebur perasional Badan Pengelola (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam, terus bergulir. Kali ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto yang juga meminta agar recana peleburan tersebut dibatalkan.

“Saya juga sebagai Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan meminta agar Pemerintah membatalkan Peleburan BP Batam dengan Pemko Batam, ” pinta Agus Hermanto saat mendamdpingi Ketua DPR Bambang Soesatyo menuru pengurus Kadoin Batam, Jadi Rajagukguk dan jajarannya.

Agus pun meminta agar Pemerintah dan DPR diminta duduk bersama dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan pengoperasian Batam. Apalagi, Undang-Undang FTZ (Free Trade Zone) menyebut BP Batam dikelola oleh lembaga setingkat menteri yang menjadi mitra di Komisi VI DPR.

“Oleh karena itu pemerintah sebaiknya duduk bersama dengan DPR RI dalam mengambil keputusan terkait BP Batam,” ujar politisi dari Partai Demokrat itu lagi.

Menurut Agus, peleburan kepemimpinan BP Batam tersebut melanggar UU 23/2014 tentang Pemerintahan yang melarang walikota merangkap jabatan. Dan UU 53/1999 yang dengan jelas membagi wewenang dua lembaga tersebut.

“Sebagai mitra koalisi, kami mengingatkan pemerintah untuk tidak melanggar UU. Sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan DPR RI mengevaluasi semua permasalahan terkait Batam sehingga semua keputusan yang diambil tidak menabrak UU,” tegasnya. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here