Kebijakan Menhub Tentang Ojol Sarat Kepentingan Pilpres

INDONESIA Traffic Watch (ITW) mengingatkan Menhub agar tidak menggunakan diskresi dengan landasan UU No 30/2014 Tentang  Admin Negara untuk mengatur ojek online (Ojol) sebagai angkutan umum.

Diskresi itu dapat digunakan apabila kegiatan publik tidak diatur dalam undang undang. Sementara tentang angkutan umum secara jelas dan rinci diatur dalam UU Nomor 22/2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan.

ITW tidak mempersoalkan tentang aplikasi yang digunakan oleh angkutan umum. Tetapi pasal 137 UU No 22/2009 mengatur secara jelas bahwa sepeda motor hanya untuk angkutan orang. Sedangkan pasal 138 ayat 3 angkutan umum orang / barang hanya dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Kemudian pasal 140 menjelaskan tentang syarat kendaraan angkutan umum.

Setiap angkutan umum harus memenuhi enam jenis standard pelayanan minimal yang meliputi di antaranya keamanan, keselamatan, kenyamanan.

Selain itu pemerintah harus menyesuaikan jumlah angkutan umum dengan kebutuhan dan tidak saling bersinggungan.

Atas dasar itu, tidak ada alasan Kemenhub untuk mengatur ojol yang akan diterbitkan pada Maret 2019 mendatang. Selain tidakm memenuhisyarat, juga tidak sesuai amanat UU No 30/2014. Karena sepeda motor sudah sangat jelas diatur dlm UU No    22/2009, adalah sebagai angkutan orang bukan angkutan umum.

Sehingga kebijakan tersebut bertentangan dengan UU dan potensi menuai konflik serta tidak sesuai dengan upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas  (Kamseltibcarlantas).

ITW menilai, kebijakan itu merupakan pelanggaran UU yang didasari ketidak mampuan pemerintah melaksanakan  UU No 22 tahun 2009. Sehingga membuat pemerintah kalap dan membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

ITW mengingatkan agar pemerintah fokus pada penegakan aturan yang tertuang dalam UU No 22/2009. Artinya, menggunakan sepeda motor untuk angkutan umum adalah pelanggaran hukum. Jika tetap terjadi, maka pemerintah gagal melaksanakan UU.

ITW mengingatkan, pemerintah lebih baik melakukan revisi UU No 22/2009 jika tetap berhasrat menjadikan sepeda motor sebagai angkutan umum.

Jika tidak, maka ITW meminta agar kebijakan pengaturan ojol tidak dilanjutkan. Apabila kebijakan tersebut tidak mau dituding sebagai kebijakan kebijakan yang sarat dengan kepentingan pelaksanaan pilpres pada April 2019 mendatang.

*Edison Siahaan* – (Ketua Presidium ITW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *